• English
  • Bahasa Indonesia

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, peserta Pemilu belum diperbolehkan melakukan rapat umum serta iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengedepankan azas keadilan, bukan berdasarkan adanya kepentingan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Pennyempurnaan dilakukan 30 hari ke depan.
 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).

 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.

 

Gugus Tugas Umumkan Partai dan Televisi yang Langgar SKB

Jakarta, Bawaslu – Gugus Tugas (Task Force) pengawasan iklan kampanye, penyiaraan, dan pemberitaan mengumumkan televisi dan partai politik yang masih menayangkan iklan politik dan kampanye di lembaga penyiaran, di Jakarta, Jumat (14/3). Partai dan televisi tersebut, dianggap tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Moratorium Iklan Partai Politik di televisi.

“Setelah penandatanganan tersebut hingga hari ini, ternyata masih ada 11 partai politik dan 11 lembaga penyiaran yang masih menayangkan iklan politik. Kami umumkan biar publik yang dapat menilai terhadap partai dan lembaga penyiaran tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad.

Share

Penyelenggara Pemilu akan Optimalkan Koordinasi

Jakarta, Bawaslu. Menindaklanjuti putusan DKPP, MK, MA, dan putusan pengadilan terkait dengan pemilu, Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan ketiga lembaga terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap putusan tersebut, yaitu sesuai dengan pasal 73 ayat (3) huruf B angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Rakor yang berlangsung pada Senin - Selasa (10-11/03) di Hotel All Seasons Thamrin tersebut dihadiri Ketua Bawaslu RI, Dr. Muhammad, anggota Bawaslu Endang Wihdaningtyas dan Nelson serta Kepala Biro H2PI Bawaslu, perwakilan DKPP, Kasubbag Hukum KPU, Biro Hukum dan Biro SDM KPU.

Share

Basecamp Penanganan Pidana Pemilu Diresmikan

Jakarta, Bawaslu – Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung meresmikan kantor Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pusat, di Gedung Bawaslu Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta, Kamis (13/3). Sekretariat tersebut menjadi basecamp Bawaslu, penyidik Mabes Polri, dan penuntut  untuk membahas dan menangani tindak pidana pemilu.

Dalam pidatonya, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu ibarat pemadam kebakaran, yakni digaji oleh negara namun diharapkan tidak bekerja. Walaupun, Sentra Gakkumdu diperlukan, namun ia berharap tidak ada pelanggaran pidana pemilu ke depan.

Share

Mabes Polri: Kasus Parpol Dihentikan, Bukan Berarti Berpihak

Jakarta, Bawaslu – Penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Kepolisian dinilai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu. Kepolisian juga membantah, penghentian kasus tersebut karena adanya keberpihakkan.

“Tidak jarang penghentian penyidikan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Berbagai kritikan diarahkan ke Sentra Gakkumdu, mulai dari tuduhan keberpihakkan pada Sentra Gakkumdu. Hal ini yang perlu diluruskan dengan mengundang beberapa ahli,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen (Pol) Suhardi Alius, dalam pembukaan Rakornas Sentra Gakkumdu, di Jakarta, Rabu malam (12/3).

Share

Bawaslu Laksanakan Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Jakarta, Bawaslu -  Sekretariat Jenderal Bawaslu (Setjen) mengadakan penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Setjen Bawaslu RI. Acara yang bertempat di hotel Lorin Circuit Sentul Bogor ini, diselenggarakan dalam rangka memperkuat komitmen Bawaslu untuk mencegah korupsi khususnya gratifikasi.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan pegawai di Lingkungan H2PI. Dalam sambutannya Jajang mengatakan, bahwa acara ini merupakan tindak lanjut MoU dari komitmen Bawaslu dengan KPK, sehingga Bawaslu perlu menyusun pedomannya terkait dengan pengendalian gratifikasi.

Share

PP Ippnu Siap Mengawal Pemilih Pemula Sebagai Agen Perubahan Bangsa

Gerakan Sejuta Relawan adalah embrio dari Gerakan Sejuta Moral Bangsa Indonesia yang ingin melihat bangsa ini melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui hajatan demokrasi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Tahun 2014 ini.

Pernyataan ini ditegaskan Pimpinan Bawaslu Nasrullah Rabu 12 maret 2014 di ruang kerjanya saat menerima audiensi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama PP IPP NU Faridha Farichah didampingi Sekretaris PP IPPNU Wilda.

Komisioner  Bawaslu Nasrullah mengingatkan kembali bahwa Pemilu adalah milik rakyat Indonesia seutuhnya yang harus didukung dan diawasi dan dikawal  oleh rakyat itu sendiri ibarat menjaga tubuh dirinya sendiri. Sehingga bagi rakyat apa pun yang mengganggu dan menciderai perhelatan hajatan demokrasi harus ditindak.

Share

Awasi Dana Kampanye, Bawaslu bersama PPATK Bentuk Gugus Tugas

Jakarta, Bawaslu - Keseriusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pengawasan terhadap dana kampanye peserta Pemilu 2014 ditunjukkan dengan membentuk gugus tugas (task force). Nantinya, gugus tugas ini mempermudah koordinasi dalam melakukan penanganan terhadap kasus dugaan pelanggaran dana kampanye.

“Dalam beberapa hari ini, Bawaslu bersama PPATK perlu melakukan pertemuan intensif untuk segera membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan membentuk gugus tugas untuk hal yang lebih teknis,” kata Pimpinan Bawaslu, Nasrullah saat menghadiri undangan PPATK dalam rencana implementasi kerjasama kedua lembaga tersebut, di Jakarta, Selasa (11/3).

Share

Laporan yang Diterima PPATK, Dana Bansos Meningkat 125 Persen Jelang Pemilu Legislatif

Jakarta, Bawaslu - Berdasarkan laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terjadi peningkatan dana bantuan sosial dan dana hibah yang disalurkan ke berbagai pihak menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD itu meningkat sebesar 125 persen.

“Grafiknya selalu meningkat satu tahun sebelum Pemilu atau Pemilu Kada. Biasanya, gejala ini muncul pada saat incumbent kembali ikut mencalonkan diri,” kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso ketika melakukan pertemuan dengan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam pembahasan kerjasama antara PPATK dengan Bawaslu di Jakarta, Selasa (11/3).

Share

Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV

Jakarta, Bawaslu - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Sekjen Bawaslu), Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat (7/3).

Pejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpahnya saat itu masig-masing Ramdani, SH (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh), Drs. Laode Saefuddin, M.Si (Kasubbag Data dan Informasi pada Bagian Perencanaan dan Anggaran Biro Administrasi Bawaslu), AKP Joko Sutriono, SH (Kasubbag Protokol pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu), AKP Edy Supriyanto SH (Kasubbag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah 2 pada Bagian Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal/H2PI Bawaslu),

Share

Bawaslu akan Beberkan Parpol yang Langgar Kesepakatan Penghentian Iklan Kampanye

Jakarta, Bawaslu - Kesepakatan empat lembaga negara yaitu Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran, rupanya tidak diindahkan partai politik (parpol). Padahal, SKB tersebut sudah ditandatangani petinggi empat lembaga negara itu di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat sore, seminggu yang lalu.

Ketika melakukan sosialisasi bersama terkait SKB penghentian iklan kampanye parpol di media elektronik pada Kamis (7/3) di Gedung KPI, Jakarta, Ketua Bawaslu, Muhammad mengultimatum parpol yang tidak mengindahkan Kesepakatan tersebut. SKB yang memuat sembilan poin itu untuk menghentikan iklan kampanye parpol di media elektronik. Batas waktu yang diperbolehkan untuk beriklan yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014.

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu