Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.
Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.
Tanjungpandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bisa menjadi instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PTPS saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.
Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu. Tahun ini terdapat 15 provinsi yang melaksanakan SKPP dengan jumlah peserta daring mencapai 4.780 orang.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan ada isu penting terkait dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dengan penerapan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan pelarangan bagi calon petahana melakukan mutasi jabatan ini menurutnya telah diawasi Bawaslu, namun rekomendasinya kerap tak dilaksanakan KPU.
 |
