• English
  • Bahasa Indonesia

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, peserta Pemilu belum diperbolehkan melakukan rapat umum serta iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengedepankan azas keadilan, bukan berdasarkan adanya kepentingan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Pennyempurnaan dilakukan 30 hari ke depan.
 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).

 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.

 

Bawaslu Terima Laporan Keluarga Gus Dur

altJAKARTA, Badan Pengawas Pemilu –Badan Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dari Pasang Haro Rajagukguk, kuasa hukum keluarga mantan Presiden RI, almarhum Abdurahman Wahid, Kamis (3/4). Laporan tersebut terkait maraknya penggunaan poster dan foto almarhum Abdurahman Wahid oleh sejumlah caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam masa kampanye Pemilu 2014.

Share

Penyelenggara Pemilu Menyatakan Siap Laksanakan Pemilu

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah siap melaksanakan dan mengawasi pemilu yang akan berlangsung enam hari ke depan.

KPU menyatakan siap dalam melaksanakan pemilu termasuk dengan kesiapan logistik yang sudah mencapai 99 persen.

Share

Bawaslu Tolak Permohonan PPP dan 3 Calon DPD

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam sidang sengketa pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Bawaslu mengungkapkan bahwa PPP Kabupaten Ngada menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 3 Maret 2014 atau lewat dari batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Batas waktu sesuai dengan UU dan Peraturan KPU adalah pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Share

Bawaslu Tidak Pernah Diam Soal Kasus Kekerasan Bernuansa Pemilu

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah  menegaskan tidak mentoleransi adanya tindak kekerasan apapun berlatar belakang pemilu. Salah satu caranya ialah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan baik sebelum atau pasca pemilu dilaksanakan.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, jika ada kekerasan yang terjadi jelang pemilu,” ujar Nasrullah, saat menerima Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Rabu (2/4).

Share

Bawaslu Pantau Sistem Dropbox

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–Badan Pengawas Pemilu akan memastikan pemantauan pengawasan pada sistem drobbox (kotak jemputan) yang di antar oleh petugas pemungutan suara luar negeri (PPLN). Hal ini dikarenakan dropbox yang dikirim sebagai pengambilan suara dari pemilih, masih terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu  yang diperuntukkan untuk dimanipulasi.

Share

Rawan Dana Kampanye, Perkuat Basis Pencegahan dan Penindakan

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelewengan dan penyalahgunaan dana kampenye menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pembahasan Keputusan Bersama Antara Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (2/4). Lima lembaga tersebut akan tergabung dalam gugus tugas yang memperkuat basis pencegahan dan penindakan.

“Penyalagunaan dan penyelewengan dana dalam pemilu sangat rentan terjadi pada tahapan kampanye terbuka, masa tenang, pemungutan serta penghitungan suara, dan rekapitulasi. Oleh karena itu, basis pencegahan dan penindakan menjadi fokus dalam keputusan bersama ini,” ujar Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

Share

IPPNU Bergabung dalam Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Farida Farichah menandatangani Nota Kesepahaman Keikutsertaan IPPNU dalam Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Rabu (2/4).

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbasis pelajar putri ini, beranggotakan sekitar tiga juta orang tersebar pada 320 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang sebagian besar telah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula.

Share

Bawaslu Pulihkan 8 Calon DPD dan 2 Partai Politik

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan keputusan untuk memulihkan hak konstitusional delapan calon Anggota DPD dan dua partai politik, Selasa (1/4). Dalam keputusannya, tersebut hampir semua pemohon dikabulkan permohonannya dengan alasan prosedur dan situasional.

Share

Bawaslu Tepis Pengawasan Luar Negeri Tidak Maksimal

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri akan berjalan maksimal. Pasalnya, Bawaslu melakukan perekrutan terhadap Pengawas Pemilu Luar Negeri yang independen dan bebas dari kepentingan.  

“Pengalaman 2009, memang perlu diakui ada kelemahan yang dimiliki oleh pengawas pemilu, karena yang direkrut merupakan pegawai kedutaan, tapi untuk pengawasan pada 2014, kami upayakan perekrutan pengawas luar negeri secara independen dan instrumen pengawasan yang diperketut,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, Selasa (1/4).  

Share

Bawaslu Sosialisasikan PP No. 39 Tahun 2006 dan Aplikasi TEPPA

altJakarta - Bawaslu.Biro Administrasi Setjen Bawaslu RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dan Aplikasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat dan Bendahara Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure Convention Centre Ancol pada 26-28 Maret 2014 ini, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan nilai tambah dalam penyusunan laporan pembangunan dan serapan anggaran di lingkungan Bawaslu dan jajarannya.

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu