• English
  • Bahasa Indonesia

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Jelang masa kampanye pada 23 September mendatang, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan para ASN untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas kampanye peserta Pemilu 2019, baik calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 1.400.931 kegandaan data pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 melalui proses pencermatan selama 10 hari pascarekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019, 5 September 2018 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan perpanjangan waktu kepada KPU terkait perbaikan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 hingga 26 September 2018.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menegaskan iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop adalah iklan layanan masyarakat, bukan kampanye. Hal itu disebabkan tahapan kampanye Pemilu 2019 dimulai 23 September 2018.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu imbau pimpinan partai politik (Parpol) di daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, agar berkampanye sesuai aturan dan tertib.

Lebih dari Lima Ribu Warga Jambi Belum Masuk DPT

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Share

Bawaslu Minta Prioritaskan Perpres Mitra PPL

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Share

Bawaslu Panggil 10 Kementerian untuk Klarifikasi Penggunaan Dana Bansos

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Share

Kemendagri Ajukan Syarat Untuk Setujui Dana Saksi

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Share

Bawaslu Cek Dana Bansos di 10 Kementerian yang Dipimpin Caleg

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sekitar 10 Menteri Kabinet saat ini ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014. Ada kekhawatiran dana bantuan sosial (bansos) dan fasilitas pemerintah akan diselwengkan dan digunakan untuk kampanye para menteri caleg menjelang Pemilu 2014 ini. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bawaslu memeriksa penggunaan anggaran bansos di 10 kementerian itu yang berpotensi dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik . Dan Bawaslu mencatat ada sejumlah modus penyelewengan dana bansos.

Share

Bawaslu Upayakan Format Pelaporan Sederhana bagi Masyarakat

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.

Share

Bawaslu Gerah Dengan Spanduk 'Serangan Fajar' dan Money Politic

Jakarta, Awaslupadu.Com - Bawaslu khawatir Pemilu 2014 kembali diwarnai oleh politik uang, termasuk di TPS pada hari H pencoblosan. Kecemasan ini kian menjadi ketika menemukan sebuah kampung yang masyarakatnya menerima politik uang dengan amat terbuka saat Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu, Muhammad memaparkan bahwa di sebuah kampung ditemukan spanduk dengan tulisan besar ‘Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar’. "Ini merusak karakter Pemilu kita. Padahal Pemilu di Indonesia seharusnya berasas jujur dan adil," ujar Muhammad.

Share

Pemerintah Hentikan Pembahasan Dana Saksi

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.

Share

Marak Iklan Politik di Media Massa, Task Force Bawaslu-KPU-KPI Ambil Langkah Tegas

Jakarta, Bawaslu – Gugus tugas (task force) Bawaslu-KPU-KPI menegaskan, partai politik (parpol) yang tertib dalam berkampanye merupakan parpol yang visioner, dan layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Sedangkan, parpol yang mencari-cari celah untuk melanggar ketentuan tentang kampanye Pemilu bisa dinyatakan sebaliknya.

Share

Bawaslu Bakal Umumkan Pelanggaran Parpol dan Caleg

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pelanggaran jelang Pemilu 9 April kian mengkhawatirkan. Banyaknya alat peraga kampanye, seperti poster atau baliho mulai meresahkan masyarakat. Untuk itu, lembaga pengawas diharapkan bertindak tegas atas hal tersebut. Ketua Bawaslu Muhammad, mengimbau seluruh Kepala Daerah untuk membantu mensosialisasikan pelanggaran ini. "Ini tugas yang berat, sebagai lembaga pengawas pesta demokrasi. Kami tidak bisa sendiri karena antangannya tinggi. Kepala daerah harus memberikan contoh bagi masyarakat karena hampir semua daerah di Indonesia terdapat pelanggaran kampanye, terutama di luar Pulau Jawa".

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 19:30 WIB
To event remaining 1 day
Tempat :
KPU RI, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 18:30 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Berita Satu, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 10:30 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 17:30 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 20 September 2018 - 18:30 WIB
Tempat :
TV ONE, Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu