Angkat Pejabat Administrator dan Pengawas, Fuady Minta Segera Bergabung di Pos Masing-Masing
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady meminta untuk pegawai negeri sipil Bawaslu yang diangkat mejandi pejabat administrator dan pengawas untuk segera mengisi posnya masing-masing setelah dilantik. Pasalnya, dilantiknya mereka merupakan upaya Bawaslu dalam mengisi posisi-posisi yang kosong untuk menjalankan tugas di tengah tahapan yang sudah berjalan.

Peroleh Hibah Tanah di Halmahera Tengah, Sekjen Bawaslu Harap dapat Menunjang Kinerja Pengawasan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Fuady berharap tanah yang diberikan dapat menunjang kinerja pengawasan khususnya bagi Bawaslu Halmahera Tengah.

Sidang Lanjutan di DKPP, Bawaslu sebagai Pengadu Mengaku Tidak Optimal Awasi Jika Akses Silon Dibatasi KPU
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri sidang lanjutan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengadu mengenai pelanggaran kode etik tentang pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh KPU. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku, jajaran pengawas pemilu tidak bisa mengoptimalkan pengawasan jika akses Silon dibatasi oleh KPU.

Puadi Jelaskan Alasan Pemilu Harus Selalu Diawasi ke Mahasiswa UGM
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan beberapa alasan mengapa pemilu harus selalu diawasi. Menurutnya, Bawaslu selalu bersiaga dalam melakukan pengawasan.

Kepada TNI, Bagja Jelaskan Netralitas dan Penanganan Pidana yang Jadi Wewenang Bawaslu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pelanggaran netralitas TNI dan Polri dalam pemilu berdampak tiga ancaman hukuman dari tiga aspek. Menurutnya, terdapat 77 norma tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang mana terdapat 16 norma teruntuk kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Cegah Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri, Bawaslu Siapkan Gakumdu Luar Negeri
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, Bawaslu akan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) luar negeri. Tim ini bertujuan untuk membantu Gakkumdu pusat dalam penegakan hukum pidana pemilu di luar negeri.

"Demi menegakkan hukum pemilu di luar negeri, kita akan membentuk gakumdu luar negeri, " terangnya saat menghadiri Rapat Telaahan Staf Bidang Hukum Dewan Pertahanan Nasional di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Puadi: Soliditas Pengawas Pemilu Jadi Kunci Jaga Integritas Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pentingnya soliditas antarpengawas pemilu menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keberhasilan pemilu dan pemilihan (pilkada) dalam demokrasi. Dia menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2024, Rabu (13/9/2023) di Yogyakarta.

Bawaslu Imbau Bakal Calon Peserta Pemilu tak Gunakan Frekuensi Publik dan Ajakan Memilih
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau sejumlah pihak yang bermaksud menjadi bakal calon peserta pemilu untuk menahan diri dalam menggunakan frekuensi publik dalam tahapan sosialisasi. Dalam tahapan tersebut, peserta maupun calon peserta pemilu yang memasang alat peraga untuk tidak melakukan ajakan memilih.

Puadi Dorong Mahasiswa Melapor ke Bawaslu Jika Menemukan Pelanggaran Pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk menjadi kritis terhadap Pemilu 2024. Mahasiswa bisa ambil peran dengan melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Karena pintu masuk penanganan pelanggaran itu selain temuan dari penyelenggara pemilu kita berharap adik-adik mahasiswa. Adik-adik ini sebagai warga negara Indonesia wajib untuk ikut peduli," ucapnya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa di Jakarta Barat, Selasa (12/9/2023).

Bawaslu Ajak Mahasiswa Jadi Pengawas TPS Dalam Pemilu 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Sebab, mahasiswa mempunya jiwa muda energik, yang dapat membantu Bawaslu mengawasi tahapan demi tahapan. Seperti menjadi pengawas TPS pada Pemilu 2024 mendatang.

"Ayo jadi penyelenggara, banyak informasi dan ilmu yang didapatkan. Harus banyak pengalaman selama di bangku kuliah," serunya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Penyelenggara Pemilu, Puadi: Potret Jika Ketemu Caleg di Warung Kopi
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Salah satu contohnya, dengan memotret jika keda unsur tersebut berada dalam satu lokasi di luar agenda resmi.
 
“Jika melihat penyelenggara pemilu dan calon anggota legislatif (caleg) berduaan di warung kopi, potret dan laporkan!,” ungkap Anggota Bawaslu Puadi di Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Timur. Senin (11/9/2023).
 
Totok Minta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Jatim Saling Kenal Antara Sesama
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono meminta anggota Bawaslu seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk saling kenal antara sesama.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan Klarifikasi dan Penyampaian Hasil Klarifikasi Partai Politik pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Surabaya, 9-11 September 2023.

Batasan Kampanye di Kampus Paska-putusan MK, Puadi Wanti-Wanti Keterpenuhan Dua Syarat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan dua syarat kampanye di kampus paska-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi dua syarat tersebut, apabila hendak berkampanye di kampus.

Maksimalkan Peran Media, Bawaslu Kabupaten Bogor Resmikan Ruang Media Center
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Cibinong – Guna memaksimalkan peran media massa sebagai mitra pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Bogor meresmikan ruang media center. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Muammarullah mengatakan, keberadaan media center menjadi penting dalam memberikan pelayanan informasi pengawasan kepemiluan yang benar lewat media massa.

Tekan Potensi Masalah, Bawaslu Dorong KPU Susun Prioritas Manajemen Logistik Wilayah Terpencil
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong KPU untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan segala proses dapat terlaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan.