Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi pemilu dari tujuh laporan dugaan pelanggaran admnistrasi pemilu. Putusan tersebut diputuskan berdasarkan rapat pleno oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Totok Hariyono, dan Herwyn JH Malonda.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan kehadiran Bawaslu sebagai pengawas pemilu, justru mempermudah seluruh tahapan pemilu. Alasannya, menurut dia, Bawaslu bekerja memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan ketentuan regulasi yang ada.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar seluruh Pejabat dan staf Sekretariat dapat aktif untuk berkoordinasi dengan Ketua/Anggota Bawaslu di semua tingkatan terkait pengawasan tahapan Pemilu ke depannya yang saat ini memasuki tahapan kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pentingnya menjaga netralitas TNI yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan mahasiswa untuk tidak terpecah belah, hanya karena berbeda pilihan dalam pemilu atau pemilihan (pilkada) mendatang. Apalagi, kata dia, sampai merusak sendi-sendi persaudaraan berbangsa dan bernegara.
"Pemilu merupakan alat untuk memilih pemimpin, maka jangan sampai merusak sendi-sendi persaudaraan kita," katanya dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu memutuskan terlapor KPU RI melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara Nomor REG 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023. Dalam putusannya, Majelis Pemeriksa menyatakan KPU melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Menyatakan terlapor (KPU RI) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," cetus Ketua Majelis Pemeriksa Puadi di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta masyarakat terlibat aktif menjadi pengawas partisipatif pemilu dalam tahapan kampanye yang baru dimulai. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, dia menegaskan, akan banyak pelanggaran pemilu saat masa kampanye seperti hoaks (berita bohong), isu SARA (suku; agama; ras; dan antargolongan), dan netralitas ASN; TNI; dan Polri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta jajaran Bawaslu provinsi, untuk mengawal pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan dengan baik. Dia menyampaikan itu saat penutupan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelengaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Regional 3, Selasa (28/11/2023).
"Jangan sampai pengelolaannya bagus namun pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan dana hibah pilkada tidak memadai," tegas Herwyn.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kolaborasi bersama-sama KPU yang dilakukan oleh Tiktok Indonesia terkait Peluncuran Pusat Panduan Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan peluncuran ini akan membantu Bawaslu dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan diperlukan strategi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 agar bisa berjalan langsung, umum, bebas rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil). Sebab dia merasa pemilu yang luber dan jurdil akan mendapatkan hasil pemilu yang sah dan terpercaya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada seluruh jajaran pengawas untuk meningkatkan intensitas kerja dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Terlebih lagi katanya, besok tahapan kampanye bagi peserta pemilu sudah dimulai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan peserta pemilu agar tidak melanggar pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye. Dia melanjutkan, pelanggaran atas pasal 280 merupakan tindak pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan. Jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan kampanye yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
