Berita

Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pengawas pemilu untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 semakin krusial.

"Saya berharap banyak hal yang kita (pengawas pemilu) kerjakan. Hati-hati salah langkah dalam mengambil keputusan, selamanya kita akan menyesal. Prinsip-prinsip penyelenggaraan harus tetap terjaga dengan baik," tegas Puadi dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran Gelombang IV di Sulawesi Selatan, Kamis (7/12/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama. Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama," kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Putusan dibacakan oleh dua majelis pemeriksa Bawaslu; Puadi dan Herwyn JH Malonda di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Ciwidey, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua pimpinan Bawaslu, Totok Hariyono dan Lolly Suhenty berharap masyarakat di Kabupaten Bandung terlibat mengawasi dugaan pelanggaran pemilu, netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri), netralitas aparatur desa, termasuk netralitas penyelenggara pemilu mulai dari tingkatan bawah. Keduanya 'seirama', bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat  dan tahapan kampanye merupakan upaya mencari seluas-luasnya informasi para kandidat peserta Pemilu 2024.

Puadi Jabarkan PemIlu Damai Berbasis Budaya dalam Forum GNEJ

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan dalam konsep budaya pemilu yang harmonis, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dijadikan instrumen positif untuk mewujudkan pemilu yang damai dan harmonis. Sebab menurutnya Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai budaya, agama, dan suku yang bersatu untuk mencapai stabilitas politik demi tujuan nasional, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia. Dia menyatakan, banyaknya pintu penegakan hukum pemilu merupakan upaya nyata penyelenggara pemilu untuk menegakkan demokrasi.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat saat Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi yaitu: media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas.

Menurutnya, media sosial dapat memperkuat pembagian antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Lebih lanjut, komentar yang bersifat provokatif atau polarisasi dapat memicu reaksi yang lebih emosional dan memperdalam jurang antar kelompok.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal tersebut dia ungkapkan dalam forum Scientic Comitte and The Goverment Council of the Global Network Electoral Justice (GNEJ) 2023 di Bandung, Selasa (5/12/2023).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Global Network Electoral Justice (GNEJ) yang berfokus kepada perlindungan efektif terhadap hak-hak politik-pemilihan dan sistem perwakilan, jaringan ini telah berfungsi sebagai mercusuar kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Hall ini menurutnya merupakan bukti komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan isu kebocoran data pemilih bukan bersumber data daftar pemilih tetap (DPT) yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Menurutnya, KPU harus segera merespon (menindaklanjuti) sumber kebocoran data pemilih yang kini marak menjadi pemberitaan di media massa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pelaksanaan dana kampanye pemilu menjadi salah satu fokus utama pengawasan Bawaslu. Hal itu diatur dalam Pasal 93 huruf D butir 5 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dalam UU Pemilu, tugas Bawaslu dalam hal mengawasi salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye," kata Bagja saat menjadi narasumber dalam giat yang diadakan DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemilih pemula harus jadi aktor (memastikan tidak ada pelanggaran)
dalam Pemilu 2024. Ini disampaikannya dalam program Bawaslu Ngampus bertajuk peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju sukses Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, hari Senin (4/12/2023).

“Pemilih pemula harusnya jadi sesuatu, seperti aktor yang memastikan tidak ada pelanggaran (Pemilu) yang terjadi,” ungkap Lolly dalam pembukaannya.

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para warga supaya tidak sungkan bertanya kepada jajaran pengawas pemilu terkait pengawasan pemilu. Bagi dia, hal ini sangat penting untuk membuka sekaligus menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif supaya masyarakat bisa terlibat mengawasi Pemilu 2024.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus berupaya menekan jumlah pelanggaran saat masa kampanye Pemilu 2024. Salah satu yang dilakukan Bawaslu adalah membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, untuk menunjang tim pengawasan kampanye, maka dia meminta jajaran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami betul pasal 280 Undang-undang 7 Tahun 2017. Menurutnya hal ini sangatlah penting karena memuat apa saja yang dilarang dalam tahapan kampanye Pemilu 2024.

Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi yang diterima agar tidak termakan hoaks. Khususnya saat tahapan kampanye, dia menyampaikan masyarakat perlu cek fakta atas setiap informasi yang datang.

Di masa kampanye, Herwyn melihat akan ada potensi pelanggaran seperti kampanye hitam, hoaks hingga disinformasi. Terlebih menurut dia, di jaman digitalisasi saat ini yang mana semua informasi semakin cepat tersebar.