Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu memiliki posisi yang strategis dalam menegakkan keadilan Pemilu. Menurutnya, dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menggunakan Undang-Undang yang sama dengan Pemilu 2019 maka dugaan pelanggarannya tidak berbeda jauh.
Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (PTPSLN) serta 136 (seratus tiga puluh enam) orang Pengawas Kotak Suara Keliling (PKSK) Malaysia di Kantor KBRI di Kuala Lumpur, Rabu (24/1/2024). Pelantikan tersebut dilakukan secara 'hybrid' (luring dan daring)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sengketa proses tiga calon legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memberikan dokumen perbaikan administrasi kepada KPU RI mencapai kesepakatan dalam upaya mediasi. Pembacaan putusan kesepakatan mediasi yang digelar Bawaslu ini dibacakan Selasa(23/1/2024), di ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta pemilu dan pilpres untuk meninjau kembali pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai bermasalah. Hal ini supaya apk yang terpasang tidak membahayakan masyarakat sekitar.
"Apk yang membahayakan, kami mengimbau kepada peserta pemilu untuk mereviuw kembali terhadap pemasangan apk, jika kemudian mengakibatkan kecelakaan atau lain lain maka hal itu yang wajib kita hindari," seru Bagja dalam Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan 20 mobil pojok pengawasan yang berisi literatur-literatur kepemiluan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap dengan adanya mobil tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar terkait kepemiluan, terlebih dalam masa kampanye ini.
"Pojok pengawasan dalam bentuk mobil ini sengaja dilakukan untuk memastikan di tahapan krusial (kampanye) ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," ucap dia dalam Peluncuran Mobil Pojok Pengawasan dan Deklarasi Damai di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan seluruh jajaran Bawaslu akan mengawasi tahapan rapat umum yang akan dimulai pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Mulai dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga jajaran staf Bawaslu akan turun gunung.
"Pengawasan dilakukan di dalam dan luar area rapat umum. Misalnya di luar arena untuk mengawasi terjadinya pembagian politik uang," kata Bagja dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta, Minggu, (21/1/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, Peserta Pemilu dan Pilpres 2024 mendeklarasikan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial (medsos) Pemilu 2024. Kampanye di media elektronik serta digital dimulai bersamaan dengan kampanye rapat umum yang resmi dimulai hari ini 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap ajang car free day (CFD) Bawaslu, jadi ajang masyarakat untuk mencari informasi tentang pengawasan pemilu. Termasuk masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
"Jadikan CFD Bawaslu ini, momentum untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan pemilu, pengawasan pemilu. Termasuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apabila bapak/ibu ketahui," kata Lolly dalam CFD Bawaslu, Minggu (21/1/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai paling krusial. Untuk itu, dia meminta jajaran pengawas pemilu dapat mengidentifikasi kerawanan sekaligus segera melakukan penelusuran apabila ada dugaan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan perlu mempersiapkan sistem berjenjang terhadap hasil penghitungan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Dia menegaskan, pengawas pemilu harus mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu yang dimulai dari Pengawas TPS (PTPS).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil monitoring Bawaslu terhadap tren hoaks dan disinformasi saat tahapan kampanye masih terbilang minim. Malah menurutnya, debat dan adu program visi misi yang ramai menjadi tren di seluruh platform sosial media.
Dalam forum Peluncuran Buku Panduan Melawan Hoaks Pemilu, Bagja mengatakan platform media sosial tidak boleh lengah dalam memantau setiap konten yang ada. Sebab, dia melihat hari pemungutan suara tinggal menghitung hari.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai informasi hoaks terkait kepemiluan, mengancam demokrasi. Pasalnya, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.
Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Pemilu 2024 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dibanding pemilu sebelumnya. Sebab dia prediksi akan banyak potensi pelanggaran yang bisa terjadi baik di dalam maupun luar negeri.
Bagja menyatakan beberapa isu krusial yang dihadapi Bawaslu meliputi politik uang, netralitas ASN, TNI/Polri, Politik Identitas yang mengadah ke SARA, hoaks dan berita bohong serta ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, tidak hanya di Indonesia hal ini bisa berlaku ke luar Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yakin Komisi Yudisial (KY) bisa melakukan fungsi pengawasan hakim dengan baik. Terutama hakim yang akan menangani persidangan perkara Pemilu dan Pilkada 2024.
“Kami yakin hakim yang akan menangani perkara pemilihan sangat baik,” kata Bagja usai deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu dan Perkara Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil, di Jakarta, Rabu (17/1).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan beberapa perubahan terhadap dua Rancangan Perbawaslu Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, dan DKPP.
