Jakarta, Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia – Chairman of Election Supervisory Board, Muhammad, requested that the political parties could carry out one of its functions to provide political education to the community properly. Muhammad criticized that the political education function had not been optimally carried out by political parties.
Jakarta, Election Supervisory Board – The memorandum of understanding about the neutrality of Civil State Apparatus (ASN) in organizing the election for local leaders 2015 agreed by the Elections Supervisory Board, Ministry of Efficient Utilization of State Apparatus – Bureaucracy Reformation, the State Personnel Board, Commission of State Civil Apparatus, and the Ministry of Domestic Affairs at the beginning of October was immediately followed up with an investigation of a number of alleged violations committed by the Civil State Apparatus.
Jakarta, Election Supervisory Board – Non-Governmental Organization (NGO) FERMAK (Forum Etalase Rakyat Menggugat dan Anti Korupsi) Tasikmalaya Regency visited the Election Supervisory Board office 4th floor to report the case occurred in the implementation of stages of election for local leaders in Tasikamalaya Regency on Thursday night (15/10).
Serpong, Election Supervisory Board - Chairman Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia, Nasrullah in unannounced visits to South Tangerang Municipality, Thursday (15/10) found a few banners and billboards allegedly used as covert campaign props by the incumbent candidate in the election of South Tangerang Mayor. Because it was in contrary to the Regulation of Election Commission No. 7 of 2015 concerning Campaign of Simultaneous Election for Local Leaders 2015, Nasrullah asked the props should be immediately curbed.
Palangkaraya, Election Supervisory Board - Rector of the Institute of Public Administration (IPDN), Suhajar Diantoro said the government made various efforts to expedite the implementation of the election of governors, regents and mayors in 2015, including support in terms of public order and safety guarding. However, he asserts that oversee security order and also prevention of conflicts in the election is not just a matter of law enforcement officers.
Jakarta, Election Supervisory Board - The new authority given in Acts No.8 of 2015 concerning the Election of Governors, District Heads, and Mayors to Election Supervisory Board Province and Election Supervisory Committee (Elections committee) in the district/city to resolve the dispute the election process must be carried out with fulfill responsibility. Supervisory Committee are reminded to continue to maintain election integrity in handling the dispute whose decision is final and binding.
Act No. 8 of 2015 concerning Election of governors, regents, and the mayor has given new powers to the Election Supervisor, namely to resolve the election dispute whose decision is final and binding. Therefore, if the candidates of region head feel aggrieved by KPU, can complain to the Election Supervisory Board.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Permasalahan aktual dalam persiapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilangsungkan kurang dari tujuh bulan kedepan, dinilai bukan lagi berada pada aspek teknis melainkan politis. Kompleksitas politik, baik di tingkat nasional maupun daerah yang terjadi membuat situasi kurang kondusif dan berdampak pada psikologi daerah dalam mempersiapkan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak, terdapat klausul tambahan yang mengatakan bahwa selama badan peradilan khusus yang menangani Pilkada belum dibentuk, maka ini masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin ini dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung (MA), akan tetapi MK tidak berpendapat namun mempersilahkan kesepakatan yang terjadi, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta, Senin (4/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada serentak tahun 2015 di Balai Kartini Jakarta, Senin, (4/5). Rakor ini dihadiri 269 kepala daerah dan ketua DPRD yang akan melaksanakan Pilkada serentak desember mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengungkapkan walaupun sejumlah pihak mengklaim bahwa potensi konflik dalam Pilkada cukup besar, namun i
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - KPU harus tetap menjamin pengurus partai di daerah tetap bisa mengikuti pemilihan kepala daerah, meskipun kepengurusan partai politik mereka di tingkat pusat terbelah. Sebab Dualisme kepengurusan parpol dii tingkat pusat, belum tentu memecah kepengurusan tingkat lokal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 memiliki kendala serius dalam soal anggaran.
