Nelson : Integritas Lebih Penting dari Pengetahuan
Ditulis oleh : falcao pada :

 

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu –  Rekruitmen Paniitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota  tahun 2014 dipastikan lebih memprioritaskan integritas  calon anggota panwas dibandingkan pengetahuan tentang pemilu. Alasannya, saat ini banyak orang berpengetahuan tinggi namun memiliki integritas rendah.

Workshop SPIP : Pengelolaan Anggaran Lebih Ketat
Ditulis oleh : falcao pada :

 

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu secara konsisten melatih jajarannya, anggota dan sekretariat Bawaslu provinsi serta Panwaslu kabupaten/kota untuk dapat mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan mengawal pemilukada 2015. Identifikasi resiko menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dimungkinkan menghasilkan output maksimal.

Seleksi Serentak Panwaslu dan CPNS di Yogyakarta
Ditulis oleh : falcao pada :

             

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menggelar seleksi serentak calon anggota Panitia Pengawas Pemilu dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi DIY di Gedung Diklat Pekerjaan Umum dan Gedung Pusdiklat Kemendagri regional Yogyakarta, Senin (8/12).

Proses Pelaksanaan TKB CPNS di Makassar
Ditulis oleh : falcao pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengawasi langsung pelaksanaan tes kemampuan bidang (TKB) sama perlakuannya dengan tes yang  pertama yakni Tes Kemampuan Dasar (TKD). Menurutnya, sifatnya juga sangat objektif dan tidak ada intervensi apapun untuk mempengaruhi hasil.

ANEKA, Sistem Pendidikan Baru untuk Prajab CPNS Bawaslu RI
Ditulis oleh : falcao pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI diberi pendidikan  Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Pola diklat prajabatan pola baru ini mulai diterapkan di Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Semplak, Bogor, Jawa Barat.

Bawaslu: Kami Sudah Optimal, Meskipun Belum Maksimal
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) sudah usai. Banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu, baik positif atau negatif.

Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2014 ke Publik
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil Pengawasannya kepada publik, di Jakarta, Rabu (10/12). Dalam paparannya, Bawaslu menyampaikannya dalam rangka ingin mendapat masukkan dari masyarakat untuk perbaikan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang.

Terkait e-Voting : Bawaslu Warning KPU
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Semangat penerapan pemilihan umum secara elektronik (e-voting) masih terus diperdebatkan. Meski cukup mempermudah proses pemilu, namun pengkajian secara mendalam dan menyeluruh terkait peralihan proses pemilihan masih perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan peserta pemilu.

Kejahatan Pemilu Masuk Kategori Extraordinary Crime
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary cime). Sebab, persoalan pemilu merupakan konteks perebutan kekuasaan yang bermuara pada korupsi. 

Bawaslu Harap Penegakan Pidana Pemilu Diperkuat
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu  RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.

Sistem Apapun Tidak Akan Baik Jika Parpol Tak Dibenahi
Ditulis oleh : admin bawaslu pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.

Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Sistem Apapun Tidak Akan Baik Jika Parpol Tak Dibenahi
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Polemik tentang persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) masih terus berlanjut. Saat ini ada dua polar, yakni menolak Perppu yang berarti Pilkada dengan sistem perwakilan atau menerima Perppu dengan sistem langsung.

Namun, diyakini kedua sistem ini tidak akan maksimal dijalankan jika partai politik (parpol) di Indonesia tidak berubah. Disfungsi parpol yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Seleksi Panwaslu Kabupaten Kota di Provinsi Kalsel
Ditulis oleh : falcao pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan penyelenggaraan pemilu kada di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja para penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu Kada  untuk pemilihan Bupati dan Walikota.

Sejumlah Tokoh Dukung Penguatan Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?

Pilkada Serentak Paling Mungkin 16 Desember 2015
Ditulis oleh : rumonang sipayung pada :
 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum memperhitungkan pemilu kepala daerah serentak paling mungkin dilakukan pada 16 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan Desember itu memperhitungkan kemungkinan konsekuensi hukum dan lamanya proses pengadaan logistik.