Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Penyiapan sarana berupa ruang sekretariat untuk pengawas Pemilu telah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi. Secara kesiapan untuk Provinsi Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota ini tidak mengalami kendala.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum menyatakan berpegang kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan pengurus partai yang sah mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU berharap sebulan sebelum pendaftaran calon peserta pilkada, Kemenhukam sudah mengirimkan SK soal kepengurusan partai yang sah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu dievaluasi. Pasalnya problematika kerap muncul di balik berlakunya sistem proporsional daftar terbuka tersebut adalah mengakibatkan konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal parpol dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).
Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, Ketua Bawaslu Muhammad mendorong agar rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi melahirkan Pengawas Pemilu yang memiliki etika dan moral dalam mengawal pelaksanaan proses Pemilu ke depan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.
Semarang, Bawaslu Jateng- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad bersilaturohmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (10/2) dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, Teguh Purnomo dan Juhanah. Turut mendampingi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari beserta Staf Rr. Istilah Wulandari dan Widiantoro.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) kerap terganjal dan tersendat. Oleh karena itu, Bawaslu berharap agar DPR dan Pemerintah memberikan kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara utuh kepada Bawaslu.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap, jika nantinya Pemerintah dan DPR memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dalam revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut merupakan jalan alternatif, karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) nampaknya menolak untuk diberikan kewenangan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan posisi pengawas pemilu dinilai sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung,aman, bebas, rahasia, jujr dan adil. Sebab berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pasca pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu, hasilnya sebagian besar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada hasil pengawas pemilu.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu mengusulkan agar negara-negara Asia dan Afrika membentuk forum kerja sama yang bergerak dalam bidang pengawasan dan peradilan pemilu. Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa usulan tersebut dalam Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung, April 2015 mendatang.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan memberikan gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Perbendaharaan milik Kementerian Keuangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu lantaran gedung tersebut tidak digunakan dengan optimal. Di sisi lain, Gedung Bawaslu saat ini kurang memadai untuk semua aktivitas Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
