Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Subang dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak melanggar adminitrasi pemilu. Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Kamis (13/6/2019) dengan Ketua Majelis Abhan dan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni: Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Timur terbukti secara sah melakukan pelanggaran pelanggaran administrasi pemilu. PPK dua kecamatan tersebut diminta memperbaiki ketidaksesuaian perolehan suara antara dua calon legislatif (caleg) dari PKS untuk DPRD Kabupaten Brebes.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan perbaikan adminitrasi dalam formulir DA1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) di Desa Mahaesaan. Demikian hasil putusan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Abhan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin, dan Ratna Dewi Pettalolo.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memeriksa alat bukti laporan nomor 25/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, dari terlapor KPU Kota Depok. Terlapor menyerahkan alat bukti diantaranya, formulir C1 (rekapitulasi di TPS), DAA (rekapitulasi tingkat desa/kelurahan), dan DA1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) sertifikasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota, Kamis (14/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memeriksa keterangan dari delapan saksi dalam sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) di Manado. Enam saksi dari pihak pelapor dan dua saksi lainnya dari pihak terlapor.
Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan Anggota Majelis M Afifuddin. Laporan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ini diajukan pelapor Herry Arnold Kolondam. Sementara pihak terlapor yaitu KPU Kota Manado.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar membuka sidang atas laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor 27/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Fritz ditemani anggota Bawaslu lainnya, Mochammad Afifuddin memimpin sidang dugaan pelanggaran administrasi di Ruang Sidang Utama Bawaslu pada Rabu, (12/06/2019), sekitar pukul 19.00 WIB. Empat KPU kabupaten di provinsi Maluku Utara (Malut) yang menjadi terlapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Majelis Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan keterangan saksi ahli terlapor KPU Kabupaten Landak dalam melihat kasus laporan Nomor 13/LP/PL/ADM/R1/00.00/V/2019 Kabupaten Landak yang menurutnya ne bis in idem.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersilakan pelapor dan terlapor perkara Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pada Kamis (13/6/2019) pukul 16.00 WIB. "Kesimpulan silahkan disampaikan kepada sekertariat," ucap Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo di ruang sidang, Rabu (12/6/2019) untuk perkara laporan kepada KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan KPU Kabupaten Empat Lawang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Abhan menyerahkan dokumen berisi keterangan tertulis Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen ini merupakan jawaban Bawaslu sebagai pemberi keterangan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut merayakan hari ulang tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kini berusia tujuh tahun. Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya memberikan apresiasi keberadaan DKPP yang turut andil menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Laporan 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar ditemani Anggota Majelis Rahmat Bagja mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak pelapor dan terlapor.
Sidang ini menggelar perkara dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) untuk DPD Maluku Utara (Malut) yang diajukan pelapor Ikbal H Djabid selaku calon legislatif (caleg) DPD RI daerah pemilihan Malut. Sedangkan KPU Malut menjadi pihak terlapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dari tiga daerah, yakni di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Agenda sidang tekait penyampaian pokok laporan pelapor, jawaban terlapor, dan pemeriksaan sekaligus pengesahan alat bukti.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Abhan didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Selasa, (11/06/19).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang laporan terkait dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) DPRD Kota Manado. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan anggotanya Rahmat Bagja mendengarkan keterangan dari masing-masing pelapor dan terlapor.
Sidang pertama teregister dengan laporan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diajukan oleh pelapor Herry Arnold Kolondam. Sementara pihak pihak terlapor perkara adalah KPU Kota Manado.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan formulir model DA 1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) untuk pemilu legislatif DPR RI di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Demikian salah satu isi putusan laporan Nomor 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dibacakan di ruang sidang utama Bawaslu, Selasa (11/6/2019) sore.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sidang pendahuluan atas empat laporan dugaan pelanggaran administrasi digelar Bawaslu hari ini. Tiga laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilanjutkan ke sidang pemeriksaan, sementara satu laporan tidak diterima karena sudah daluwarsa.
