Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyoroti adanya perbedaan pengampu akreditasi pemantau pemilu dan pemilihan. Dalam rezim pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang undang untuk mengakreditasi pemantau, sedangkan dalam rezim pemilihan, giliran KPU yang mengakreditasi. Tak ayal, bagi Abhan, hal ini menjadi hal yang kontradiktif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan untuk menjaga relasi antara Bawaslu dengan pemantau pemilu. Menurutnya, pemantau pemilu dapat menjadi indikator sehatnya iklim demokrasi dalam suatu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk menyajikan data-data pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses yang akurat dan komperehensif kepada publik. Dia beralasan, publik berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan salah satu hal yang mempertahankan kredibilitas Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Menurutnya sistem tersebut memudahkan peserta maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait sengketa proses pemilu dan pemilihan (pilkada).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus melakukan upaya peningkatan pengembangan reformasi birokrasi dan zona integritas. Karena itu, sebanyak 17 Bawaslu Provinsi diundang dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Bawaslu untuk gelombang kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta. Tahun ini, ada 21 unit kerja di daerah yang diusulkan sebagai zona integritas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang semua pihak harus mengawal ketat keterisian 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi penyelenggara pemilu. Dia tidak ingin ada pengulangan ketidakadilan keterisian perempuan pada pimpinan pusat penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergisitas Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan mengundang Bawaslu dan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara luring dan daring. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap forum ini bisa menjadi titik terang dalam menyamakan persepsi mengenai tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran administrasi.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Ketua Bawaslu Abhan berharap jajaran Bawaslu seluruh Indonesia dapat menaati peraturan yang berlaku. Dengan begitu pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurutnya dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan sehinggak tak meninggalkan 'residu' (endapan masalah) di masa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan dari data yang dihimpun dari divisi SDM dan Organisasi Bawaslu tahun 2020, soal profesionalitas menjadi aduan paling banyak yang dilaporkan ke DKPP. Hal ini menurutnya menjadi catatan perbaikan ke depannya untuk tidak terulang di Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap program pengawasan partisipatif dapat kembali menjadi program prioritas nasional. Karena itu, dia berharap laporan kegiatan pengawasan partisipatif tersusun dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan perlunya penyamaan persepsi KPU dan Bawaslu tentang frasa 'tindak lanjut' hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan (pilkada). Menurutnya hal ini sangat penting sebelum tahapan Pilkada Serentak 2024 dimulai karena masih ada perbedaan persepsi soal maksud tindak lanjut yang termuat dalam undang-undang (UU), terutama hasil penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu berupa rekomendasi.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap video tutorial penyelesaian sengketa, dapat memberi berdampak positif terhadap jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar semakin mahir dalam melakukan penggalian alat bukti dan informasi ketika persidangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar penerapan norma dasar prosedur dan pelaksanaan dasar beracara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu diatur lebih jelas di dalam pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bertema: Penerapan Norma Dasar Prosedur dan Pelaksanaan Dasar Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Selasa (16/11/2021).
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak generasi Z untuk ikut terlibat dalam setiap proses pesta demokrasi. Hal itu ia katakan dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik, bertema Generasi Z dalam Pusaran Demokrasi, Pemilu, dan Pengawas Pemilu di Universitas Negeri Padang, Senin, (15/11/2021).
"Lingkungan pendidikan yang terdiri dari lintas generasi harus ikut terlibat dalam setiap proses demokrasi," ungkapnya.
