Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara atau lebih awal dari waktu pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh kegiatan yang ada di Bawaslu harus terukur. Baginya hal ini penting karena ketika suatu kegiatan itu terukur maka akan bisa dijadikan bahan evaluasi supaya ke depannya bisa lebih baik lagi.
"Kalau bisa semua kegiatan Bawaslu itu terukur supaya bisa jadi evaluasi," pinta dia dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Terhadap Pengawas Pemilu dan Laporan Akhir Tahun 2023 di Sulawesi Utara, Rabu (27/12/2023).
Kapuas, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta warga desa Bungai Jaya, Kapuas, Kalimantan Tengah untuk menjadikan jajaran Bawaslu di segala tingkatan sebagai mitra dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu di tempat masing-masing.
"Jadi bapak/ibu sekalian, jadikan jajaran Bawaslu itu mitra biar tidak terjadi pelanggaran pemilu di tempat masing-masing," kata Lolly saat peresmian Desa Anti Politik Uang (APU) di desa Bungai Jaya, Selasa (26/12/2023).
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak kawula muda untuk mengunggah konten terkait kepemiluan dalam media sosialnya setiap hari. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari miss informasi dan diss informasi kepemiluan.
"Gunakan gadget kalian (kawula muda) untuk memposting isu kepemiluan," kata Lolly saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Senin (25/12/2023).
Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan iklan kampanye baru diperbolehkan mulai 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024. Menurutnya, aturan iklan kampanye tertuang dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024.
"Meski kampanye sudah mulai pada 28 November 2023, hanya saja untuk iklan kampanye baru boleh dilakukan pada 21 Januari 2023," katanya saat Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepulauan Riau, Sabtu (13/12/2023).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengecek logistik Pemilu 2024 yang telah diterima KPU Kota Bandung, Sabtu (23/12/2023). Didampingi jajaran pengawas pemilu Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, Herwyn berkeliling gudang logistik di sebuah gedung yang didalamnya tersimpan rapi logistik pemilu seperti kotak suara, bilik, dan tinta.
Herwyn diterima oleh Ketua KPU Kota Bandung Suharti yang kemudian mendampingi berkeliling gudang logistik KPU Kota Bandung. Suharti juga banyak menjelaskan logistik Pemilu 2024 yang telah diterima pihaknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenti menyampaikan persoalan disinformasi pemilu yang selama ini terjadi akan diperangi bersama dengan pemerintah, penyelenggara pemilu, platform media sosial dan koalisi masyarakat sipil lawan disinformasi. Menurutnya, disinformasi pemilu merupakan persoalan bangsa dan harus dilawan bersama.
“Disinformasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah harus dilawan oleh semua orang yang cinta Indonesia,” katanya dalam acara Collabs Fast di Sarinah, Jakarta Sabtu (23/12/2023).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty merasa momentum hari Ibu dapat menyatukan dari berbagai perbedaan. Menurutnya hari Ibu bila dikaitkan dengan pengawasan pemilu mempunyai semangat keibuan yang merawat dan melindungi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) perlu bekerja sesuai etik dengan memperdalam pengetahuan mengenai Perbawaslu maupun regulasi. Sebab dia melihat hal ini akan bersinggungan dengan kerja-kerja penanganan dan penindakan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meminta Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) perkuat komunikasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam upaya melakukan mitigasi kerawanan Pemilu di Luar Negeri. Pasalnya penanganan pelanggaran di luar negeri patut diperketat menghindari kecurangan yang mungkin terjadi.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan akan ada beberapa kerawanan yang perlu diperhatikan oleh Panwas LN. Dia mencontohkan terkait daftar pemilih yang mungkin akan menjadi permasalahan karena tidak terdata saat pemungutan suara.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono ingin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi literasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk hukum pemilu. Misalnya dia menyebutkan, jika ada yang ingin membuat tesis atau disertasi bisa langsung mengakses JDIH Bawaslu.
Makasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat untuk dapat memaksimalkan gadget (gawai) untuk mencari informasi tentang pemilu. Hal ini diutarakannya agar masyarakat tidak asal menerima dan dengan benar terlebih soal peserta Pemilu.
Makasar, Badan Pengawa Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Dukcapil Makasar memastikan pemilih pemula dapat menggunakan suara ya di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawal perekeman KTP di MAN 2 SMA Makasar, Sulawesi Selatan. Kamis (21/12/2023).
Lolly mengingatkan siswa-siswi yang telah berumur 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP agar menjadi aktor dalam Pemilu 2024.
Makasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meresmikan MAN 2 SMA Makasar sebagai Sekolah Anti Hoaks pertama. Di hadapan para siswa, Lolly menyatakan bangga atas semangat para pemilih pemula dalam mengawasi Pemilu.
“Mari kita beri apresiasi karena MAN 2 menjadi sekolah pertama yang berkomitmen untuk menangkal berita bohong dari murid-muridnya hingga gurunya,” ungkap Lolly dalam kegiatan Launching Madrasah Anti Hoaks di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/12/2023).
Serpong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta jajaran Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap logistik pemilu, mulai dari pengadaan hingga pendistribusian sesuai dengan ketentuan. Itu disampaikan Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (20/12/2023).
"Kita (Bawaslu) harus memastikan pendistribusian hingga pendistribusian logistik harus tepat jumlah, bentuk, ukuran, dan spesifikasi. Juga tepat kualitas, waktu, dan tujuan," kata Herwyn.
