Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024. Pasalnya, data pemilih tersebut akan digunakan saat pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda awasi langsung perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini menurutnya merupakan tugas utama Bawaslu agar menjamin seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melihat dari Pemilihan 2020, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pemilihan 2024 mendang. Sebab dia menyampaikan ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan internal.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat hal ini perlu untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Terlebih saat ini, jelasnya tahapan Pemilihan telah berlangsung dan dia tidak ingin adanya halangan bagi srikandi pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi langsung pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PUSS dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bertempat di kantor KPU Cianjur, Kamis (27/06/2024).
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak media massa untuk menyampaikan ide, gagasan dan kritik kepada Bawaslu mulai dari Bawaslu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dibutuhkan oleh Bawaslu agar kerja-kerja pengawasan yang kurang maksimal tidak boleh terulang pada Pemilihan 2024.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang ada beberapa kerawanan logistik yang akan terjadi pada Pemilihan Tahun 2024. Dia membaginya dalam beberapa situasi yaitu pengadaan logistik, keadaan geografis dan keamanan logistik.
Pertama, Bagja menjelaskan dalam pengadaan logistik seringkali jumlah pengadaan logistik tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.
"Selalu saya bilang bahwa ketika ada informasi awal, telusuri. Mantapkan sampai kemudian buktinya cukup kuat untuk bisa dijadikan temuan," ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Strategi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 Wilayah Papua, Selasa (25/6/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kedepannya para pengawas pemilu di daerah untuk menegakkan keadilan pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan 2024.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meresmikan ruang sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam peresmian tersebut, Lolly berharap usai Pilkada 2024 nanti, ruangan sidang tidak ramai didatangi oleh peserta pemilu maupun masyarakat.
"Saya tidak ingin ruang ini ramai. Jika itu terjadi, berarti minim pelanggaran pilkada. Tetapi jika ramai maka Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan proses persidangan," ucapnya usai meresmikan ruang sidang di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Selasa, (25/6/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.