Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pemilu ramah lingkungan dapat terwujud pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Saat ini, dia mengakui isu lingkungan belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu, karena keterbatasan regulasi atau aturan yang berlaku saat ini.
Pasuruan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan mahasiswa harus selektif memilih pemimpin yang amanah. Hal tersebut dikatakan Totok usai menandatangi nota kesepahaman (MoU) Bawaslu dengan Universitas Yudharta Pasuruan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk menjaga integritas sebagai pengawas pemilihan. Menurutnya, meskipun memiliki tugas sebagai pengawas, tapi di sisi lain Panwascam juga diawasi oleh masyakarat.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membagikan kiat-kiat untuk berkontribusi ke Pengawasan Pemilihan 2024 baik secara personal maupun organisasi. Hal ini didasari akan pentingnya mengawal suara rakyat yang sudah diberikan dalam pemilihan.
"Konkretnya untuk terlibat di dalam adalah pertama kalau secara personal bisa saja kita berikan catatan kritis, masukan-masukan perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan," ujarnya dalam kegiatan Pelantikan dan Rakerda GAMKI Kep. Bangka Belitung pada Kamis (29/8/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemetaan kerawanan menjadi basis data Bawaslu untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan. Pemetaan kerawanan pemilihan bertujuan melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan pengawasan langsung tahapan pencalonan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Provinsi Bangka Belitung. Dia mengatakan, pengawasan pencalonan yang dilakukan ditujukan untuk mencegah adanya pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan.
"Kami melakukan monitoring pengawasan pencalonan kepala daerah guna pencegahan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pencalonan kepala daerah," katanya di kantor KPU Babel pada Kamis (29/8/2024).
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengawasi secara melekat proses pendaftaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024. Dia mengingatkan KPU Sumut harus melaksanakan pendaftaran sesuai dengan prosedur yakni PKPU 10/2024 perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan serta Surat Keputusan KPU Nomor 1229 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan paslon Pemilihan 2024.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi potensi pemalsuan dokumen syarat pencalonan Pemilihan 2024. Berkaca pada gelaran pemilihan-pemilihan sebelumnya, dia menilai potensi tindak pidana yang terjadi dalam tahapan pencalonan adalah penggunaan dokumen palsu seperti ijazah.
Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyerahkan santunan dana kerahiman kepada keluarga salah satu staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas nama Dessy Ariani yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Penyerahan dana kerahiman diserahkan kepada keluarga di rumah duka, di daerah Deli Serdang, Sumut, Rabu (28/08/2024).
"Turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Dessy Ariani dan semoga anak-anak serta keluarga yang ditinggalkan memiliki kesabaran ," ucap Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan pada 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tindaklanjut IKP 2024 yang diluncurkan Desember 2022 lalu, Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung sebagai tahapan paling rawan saat pemilihan. Dia menyebutkan tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, DKPP, DPR, dan Pemerintah sepakati rancangan tiga Perbawaslu dan tiga PKPU terkait dengan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tiga rancangan Perbawaslu yang disepakati yakni pertama, rancangan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan, kedua, rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, dan ketiga rancangan Perbawaslu Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Pemerintah menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Rancangan PKPU yang disepakati telah mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan desain pengawasan Bawaslu untuk pemilihan serentak 2024 akan beradaptasi dengan situasi. Sebab, dia melanjutkan yang menjadi garda terdepan adalah jajaran di daerah sehingga perlu perhatian dalam situasi-situasi khusus.
Utamanya, jelas Lolly, perihal kerawanan untuk Pilkada nantinya akan dibedah langsung lewat Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk jadi early warning system bagi Bawaslu. Sebab, Lolly menekankan kacamata semua pihak harus bergeser dari Pemilu menjadi Pilkada.
