Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia sukses menggelar Gebyar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Minggu, 14 Agustus 2016. Acara yang dihelat di depan Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin 14 Jakarta Pusat hingga Bundaran Hotel Indonesia itu dimeriahkan oleh perwakilan dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung yang bersama-sama menandatangani spanduk Tolak Politik Uang.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga batas terakhir penyerahan syarat dukungan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 lewat jalur independen, tidak ada satupun paslon yang datang menyerahkan syarat dukungan ke kantor KPU Sulbar. Pimpinan Bawaslu Sulbar, Muhammad Yunus yang melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Sulbar memastikan hingga pukul 16.00 WITA, Minggu (7/8) tidak ada satupun paslon maupun pihak penghubung yang muncul di KPU.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu -- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Idrus, mengukuhkan Kasek Panwas Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Barat, Senin (8/8). Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dibentuk untuk menunjang dan mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulbar pada Pemilihan Gubernur di Sulbar.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam proses demokrasi, media massa punya peran yang sangat penting. Pasalnya, media massa bisa membesarkan orang, tetapi pada saat yang sama bisa membunuh orang. Karena itu, media massa diharapkan mampu menjaga netralitasnya dalam konteks pemilu/pilkada.
Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Muhammad menilai bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada adalah politik uang. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menekan politik uang.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Seminar Regulasi Pilkada 2017 bertema ‘Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Penyelenggara Pilkada di Indonesia’, di Hotel Anggraeni Bumiayu, Rabu (3/8).
Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan umum merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai, dan dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Jika pemilu dilaksanakan dengan cara yang anarkis dan merugikan orang lain, maka hal itu sudah keluar dari ranah dan hakikat Pemilu.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Perkembangan Teknologi Informasi (IT) di Indonesia dan dunia semakin pesat dari waktu ke waktu. Baru-baru ini sistem IT berupa layanan berbasis aplikasi menjadi trend dan mulai diminati masyarakat.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 pada 101 daerah di Indonesia segera dimulai. Demi tercapainya kesiapan yang maksimal pada pengawasan Pilkada tersebut, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2016 di Hotel Aria Centra, Surabaya.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengharapkan agar semua staf Bawaslu di setiap tingkatan agar bisa bekerja dengan nyaman dan bahagia. Menurut dia, penting bagi semua staf untuk menjadikan tugas dan pekerjaannya sebagai sebuah kebutuhan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berkerja sama dengan Universitas Diponogoro (Undip) menerbitkan Jurnal Bawaslu dengan mengusung tema Modus Pelanggaran Dalam Pemilukada dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada, Kamis (28/7). Jurnal akademis tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bagian Hukum Bawaslu RI pada tanggal 27 hingga 29 Juli lalu melakukan penyusunan sekaligus finalisasi Peraturan Bawaslu terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 tinggal hitungan bulan. Bawaslu ingin Pilkada Serentak gelombang kedua itu tidak hanya menjadi milik peserta dan penyelenggara Pilkada, namun sepenuhnya menjadi hajatan milik masyarakat.
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, di Hotel Natsepa Ambon, Maluku, Selasa (26/7).
Dalam forum Bimtek bersama ini, Endang memperesentasikan materi bertema logic frame pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017.
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 harus lebih baik dari Pilkada sebelumnya. Terdapat 5 (lima) syarat supaya pelaksanaan Pilkada 2017 nanti berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Pertama regulasi yang jelas dan tegas. Kedua peserta pemilu yang kompeten. Ketiga pemilih yang cerdas. Keempat Birokrasi yang netral. Dan yang kelima penyelenggara pemilu yang independen dan netral.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing. Selain itu, semuanya meski memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, mengelola, dan melaporkan BMN tersebut.
