Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, kekerasan dan intimidasi masuk salah satu potensi pelanggaran saat Pilkada Serentak 2020.
"Salah satu potensi pelanggaran dalam pilkada yaitu kekerasan dan intimidasi," katanya saat memberikan kuliah umum mengenai Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pilkada Serentak 2020 di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (5/9/2019).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawasan partisipatif merupakan program utama Bawaslu. Hanya saja, pengawasan partisipatif yang diharapkan Fritz tidak hanya sekadar ikut hadir saat ada pemilihan saja, melainkan kesadaran dalam berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap seluruh proses pemilihan.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, 'tagline' Bawaslu harus masuk ke dalam alam bawah sadar setiap pengawas pemilu. Hal itu agar pengawas memahami dengan sangat baik peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.
akarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk selalu antisipatif terhadap era disrupsi teknologi. Dia menilai, pelbagai sektor saat ini tengah dihadapkan dalam era pergeseran berbasis kecanggihan teknologi, termasuk dalam dunia kepemiluan.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengharapkan kpus lewat mahasiswa sebagai rakyat terdidik punya kontribusi dan peran penting dalam demokrasi kepemiluan. Sehingga, membantu jalannya proses pemilihan berjalan baik hingga menghasilkan pemimpin yang baik pula.
Loksado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada Serentak 2020.
Dia mengungkapkan, meski Pemilu 2019 menuai prestasi sehingga dapat diapresiasi, namun ada catatan dari beberapa tindakan yang mengarah cacat integritas, tidak netral, dan tidak profesional. Sehingga, jika penanganan pelanggaran pemilu buruk, maka dampaknya bisa fatal.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, sejatinya menulis bagian dari keterampilan sebagai ilmu. Menurutnya, tidak semua ilmu itu ada di buku dan tak semua ilmu ada dalam tulisan, melainkan didapatkan dari praktik.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, pasca pelaksanaan Pemilu 2019, wibawa Bawaslu di mata masyarakat begitu baik. Karenanya, dia meminta inovasi dan komunikasi jajaran Bawaslu daerah dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 sehingga makin meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mengawasi kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan jawaban dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan (dapil) II. Agenda sidang ini mendengarkan jawaban termohon (KPU) serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Berita terkait:
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) Bawaslu melakukan inovasi dalam membuat pengawasan pemilu berbasis teknologi informasi (TI). Hal itu disampaikan Gunawan saat memberikan ceramah muatan teknis substansi lembaga, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kelas D Tahun 2019 di Banda Aceh, Rabu (2/10/2019).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, bagian penting menjadi apratur sipil negara (ASN) di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu adalah netralitas. Menurutnya, hanya ada satu momentum ASN Bawaslu tak netral, yakni saat memberikan pilihan politik di bilik suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengkritisi belum maksimalnya akses Bawaslu dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan penggunaan diksi Panwaslu, meski Bawaslu tingkat kabupaten/kota telah terbentuk secara permanen kepada KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Selama Pemilu 2019, Bawaslu menampung 816 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 yang terjadi di seluruh tingkatan di Indonesia. Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, terdapat 48 permohonan di Bawaslu tingkat pusat. Sementara untuk tingkat provinsi, Bawaslu Papua menempati peringkat pertama dengan 13 permohonan. Disusul tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Paniai, Gowa, dan Banggai Kepulauan masing – masing terdapat 12 permohonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada empat fungsi Bawaslu, yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Fritz menilai, dari keempat fungsi tersebut, fungsi pengawasan merupakan ujung tombak dalam proses pemilu.
Dia menjelaskan, pemilu merupakan perebutan kekuasaan secara konstitusional, maka perlu adanya pengawasan demi menciptakan demokrasi yang sehat sehingga menjaga kepercayaan publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selasa (1/10/2019) pagi, Bawaslu menggelar upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Bawaslu. Upacara dihadiri lima pimpinan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Abhan, menjadi pembina upacara didampingi Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja. Sedangjan, Kepala Bagian Analisis Tekhnis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Ilham menjadi inspektur acara. Peserta upacara sendiri seluruh staf di jajaran Bawaslu.
