Hingga 27 Maret, Bawaslu Telah Periksa 475 Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Dugaan pelanggaran yang berupa temuan sebanyak 491 kasus, laporan dari masyarakat sebanyak 84 kasus. Namun dari keduanya, setelah dilakukan kajian awal, sebanyak 103 kasus dinyatakan bukan merupakan termasuk pelanggaran.

Awasi Penundaan Tahapan, Abhan: Dibutuhkan Perppu Bila Tunda Pemungutan Suara
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Selain itu, Bawaslu telah mengeluar surat edaran (SE) pengawasan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Bawaslu Jateng Gelar Pelatihan Menulis secara Daring
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) menggelar peningkatan kapasitas menulis berita dan opini bagi pengawas pemilu di wilayahnya secara daring, Senin (23/32020) pukul 10.00 WIB. Hal ini dilakukan menyiasati merebaknya pandemi virus Korona.

Pengumuman CPNS Bawaslu 2019, 926 Peserta Akan Ikuti Tes SKB
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengumumkan hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun 2019, Minggu (22/03/2020). Sebanyak 926 peserta dinyatakan lulus serta berhak mengikuti tahapan berikutnya berupa seleksi kompetensi bidang (SKB).

Cegah Korona, Gedung Bawaslu Disemprot Disinfektan
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Guna mencegah penyebaran virus korona, Kantor Bawaslu RI di Jl MH Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat disemprot disinfektan, Kamis (19/3/2020). Penyemprotan disinfektan diawasi langsung Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Abhan menegaskan, Bawaslu mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangkal penyakit covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia, termasuk arahan penyemprotan disinfektan.

Hingga 13 Maret, Bawaslu Telah Periksa 325 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, hingga 13 Maret 2020, Bawaslu telah memeriksa 325 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Rinciannya, 268 kasus telah direkomendasikan kepada Komisi ASN, 34 kasus dihentikan, dan 23 kasus lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Pembentukan 46.352 Tenaga Panwas Desa/Kelurahan Tetap Lanjut
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tahapan pembentukan pengawas Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020 tetap berlanjut. Menurutnya, perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) Desa/Kelurahan tetap berlangsung, sekaligus menambah pembentukan Panwas Kecamatan (Panwascam) yang belum lengkap terbentuk.

Sebagai informasi total kebutuhan Panwas Desa/Kelurahan di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 sebanyak 46.352 orang. Rencananya, pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan dilakukan mulai 13 Maret hingga 5 April 2020.

Bawaslu Telah Terima 29 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan, hingga 16 Maret 2020, total permohonan penyelesaian sengketa tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 sebanyak 29 permohonan. Dari jumlah tersebut, 25 permohonan diregister, dua permohonan tidak dapat diregister dan dua permohonan tidak dapat diterima.

Wabah Virus Corona, Abhan: Tak Ada Istilah Penundaan Pilkada
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dampak atas wabah virus Corona, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan tidak ada istilah penundaan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wlikota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, dalam UU tersebut hanya ada istilah Pilkada susulan atau lanjutan.

“UU 10 Tahun 2016 tidak mengenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Terminologi dalam UU Pemilihan adalah lanjutan dan susulan,” katanya saat konferensi pres di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2019).

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Bawaslu Keluarkan Tiga Rekomendasi untuk KPU
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengeluarkan tiga rekomendasi kepada KPU terhadap empat tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sebentar lagi berlangsung. Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mencegah penyebaran Coronavirus 2019 (Covid-19) yang menjadi wabah tanah air dan dunia.

Cegah Covid-19, Pimpinan Bawaslu Lakukan Koordinasi Lewat Telekonferensi
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Upaya pencegahan dan dampak dari penyebaran Coronavirus 2019 (Covid-19) dilakukan Bawaslu dalam melakukan kerja pengawasan Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Abhan mengimbau, penyesuaian sistem kerja dalam mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Sekretariat Bawaslu akan diberlakukan berdasarkan sistem kerja aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Cegah Penyebaran Covid-19, Bawaslu Tunda Sejumlah Kegiatan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu menunda sejumlah kegiatan tatap muka yang melibatkan sejumlah massa berkumpul di satu tempat. Kegiatan tatap muka itu seperti rapat koordinasi nasional (rakornas), bimbingan teknis (bimtek), diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan beberapa acara lainnya baik yang mengundang Bawaslu provinsi dan kabupaten kota atau pihak eksternal.

Cegah Covid-19, Bawaslu Terapkan Protokol Penanganan di Lingkungan Gedung Bawaslu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Antisipasi menyebarnya virus Corona atau Covid-19, Bawaslu menerapkan mekanisme penanganan di lingkungan Bawaslu. Terdapat tiga poin utama yang dilakukan dalam penanganannya, meliputi: pembersihan fasilitas umum, kebersihan diri bagi siapa saja yang akan masuk ke gedung Bawaslu, dan pengecekan suhu badan.

Di Maluku, Fritz Ingatkan Pemberi dan Penerima Politik Uang Terkena Sanksi Pidana
Ditulis oleh : hendru pada :

Kepulauan Aru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, siapapun oknum yang yang melakukan praktik politik uang dalam pilkada bakal terkena sanksi pidana. Ancaman hukuman ini diberikan terhadap oknum yang memberi atau menerima praktik sogok menyogok tersebut.

Deklarasi Awasi Pilkada di Banten, Fritz Ingatkan Serang Wilayah Paling Rawan se-Jawa
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Empat Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Banten secara bersamaan melakukan deklarasi mengawasi Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2020, Kabupaten Serang masuk wilayah dengan kerawanan tinggi atau paling rawan se-Pulau Jawa.