Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta infrastruktur jaringan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan bertugas sebagai majelis dalam persidangan daring (dalam jaringan) harus disiapkan sejak sekarang. Pasalnya, jika pandemi masih ada, maka Pemilu Serentak 2024 akan berlangsung pada masa pandemi. Maka akan berdampak terhadap persidangan atau ajudikasi yang tidak bisa tatap muka.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan mengapresiasi KPU atas terlaksananya kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024. Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU di Kantor KPU Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Rabu (15/12/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak umat Kristiani menjadikan perayaan Natal sebagai momentum introspeksi untuk mengasihi dan mencintai terhadap sesama manusia. Keduanya menyampaikan Natal dimaknai untuk terus meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam berbangsa dan bernegara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan evaluasi pelatihan saksi peserta Pemilu 2019 dapat menjadi langkah pencegahan persoalan yang bakal ditemui pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab dia melihat masalah kerap muncul ketika saksi peserta pemilu tidak mendapat pemahaman yang baik.
Menurutnya saksi peserta pemilu perlu dibekali kemampuan dan kapasitas dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Abhan menilai dibutuhkan desain yang komperhensif dan efektif untuk mewujudkan pelatihan saksi peserta pemilu yang akan datang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur, Sabtu (11/12/2021). Sejumlah bantuan tersebut diberikan secara simbolik melalui Bawaslu Jawa Timur yang nantinya bantuan tersebut akan diberikan kepada korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua Anggota Bawaslu yakni Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja memandang lembaga pengawas pemilu telah melakukan terobosan hukum secara progresif dalam konteks penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada). Demikian kesimpulan dalam evaluasi program kerja Bawaslu tahun 2021 serta pemantapan persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan evaluasi program kerja tahun 2021 sekaligus membahas persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan beberapa catatan evaluasi yang disampaikan, nantinya sangat penting sebagai modal pemantapan persiapan pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Undang-undang (UU) memberikan Bawaslu kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam gelaran pemilu atau pemilihan (pilkada). ASN diberikan hak konstitusional untuk memilih, namun di sisi lain juga diharuskan netral lantaran kedudukannya sebagai pelayan publik. Demikian permasalah yang menjadi diskusi bertema Problematika Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 Kamis (9/12/2021) di Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelenggara pemilu dan pemilihan (pilkada) harus independen, tidak memihak dan menguntungkan peserta pemilu. Selain itu, menurutnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan harus bebas dari intimidasi sehingga pemilih tidak ada rasa takut ketika masuk ke tempat pemungutan suara (TPS).
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mematangkan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem tersebut guna menghubungkan seluruh aplikasi dan database yang dimiliki Bawaslu saat ini.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengikuti simulasi penyederhanaan surat suara yang diselenggarakan oleh KPU, Kamis (2/12/2021) di Kantor KPU Provinsi Bali.
Dalam acara tersebut Fritz memberikan beberapa catatan di antaranya soal potensi permasalahan terkait dengan pemilih yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya, untuk dapat memilih DPRD dapil asal pemilh tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai norma perbuatan menguntungkan atau merugikan calon hasil penggunaan hak pilih sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) tidak aplikatif jika dimaknai sebagai delik materil pidana. Perlu diketahui, perbuatan menguntungkan atau merugikan ini khususnya berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau upaya penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Bagja mengungkapkan ada hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai politik uang, namun tindak pidananya berbeda. Contoh yang dimaksudnya seperti pemanfaatan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi bagi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif dalam kaitan pemilu atau pemilihan.
