Kunjungi Singkawang, Abhan Deklarasikan Tolak Politisasi SARA
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Singkawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penindakan Pelanggaran dengan tema Pemilu Serentak 2024 Bebas Pelanggaran Politisasi SARA di Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam forum itu turut dilakukan deklarasi tolak politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024.     
 
Jelang Pemilu 2024, Abhan Harap SDM Bawaslu Bisa Lebih Berkualitas dan Mumpuni
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu melakukan 'self improvement' (pengembangan diri). Menurutnya hal ini diperlukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan mumpuni.

Hadiri Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran Parpol, Bagja Sebut Tiga Fokus Pengawasan Bawaslu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan tiga fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal pertama dia menyebutkan pengawasan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Lalu, kedua pendaftaran parpol dan penyerahan data keanggotaan di kabupaten/kota dan ketiga pengawasan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional.

Diskusi Penanganan Konten Hoaks, Fritz: Perlu Adanya 'Link' Verifikasi Konten Antarlembaga
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap perlu ada koneksi atau 'link' (pranala/hubungan kerja sama)
antar-lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) guna menindak konten yang mengandung unsur 'hoaks' (kabar bohong). Hal ini baginya dapat meredam kegaduhan informasi akibat penyebaran konten hoaks.

Dalam Forum Utrecht Law School, Bagja Sampaikan Dasar Penegakkan Hukum Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.

"Serta menggunakan prosedur cepat dan terintegrasi dalam rangkaian tahapan Pemilu," ujarnya dalam forum daring Electoral Justice System yang digelar Utrecht Law School Alumni Lecture Series, Jumat (1/4/2023).

Delegasi GNEJ dari Taiwan, AS, dan Meksiko Diskusikan Perjuangan Keseteraan Gender dalam Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Tiga delegasi General Network on Election Justice (GNEJ) berdiskusi soal kesetaraan gender dalam pemilu di negaranya masing-masing yakni di Taiwan, Amerika Serikat (AS), dan Meksiko. Ada berbagai persepsi mengenai keterpilihan perempuan dalam tren keterpilihan.

Direktur Pengawasan Kongres Warga Taiwan James menceritakan proporsi politisi Taiwan di parlemen terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Forum Penyelenggara Pemilu Dunia, Bagja Sampaikan Cara Indonesia Siapkan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membagikan strategi Indonesia dalam menyiapkan gelaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Menurutnya pemilu di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang mempunyai karakteristik khusus dengan berbagai tantangan.

Regional Asia GNEJ, Dewi Paparkan Wewenang Investigasi Bawaslu Beserta Kendalanya
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kewenangan investigasi yang dimiliki Bawaslu terkait penanganan pelanggaran pemilu pada Program Of The Asia Regional Event dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ). Dewi memaparkan dasar hukum, bentuk, jenis, kekhususan aturan, beserta kendala dan tantangan melakukan investigasi dalam penanganan pelanggaran pemilu. 

Dalam forum internasional GNEJ, Bawaslu Berbagi Praktik Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kapasitas SDM
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu banyak menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan pemilu, diantaranya penggunaan Management Learning System (MLS) Bawaslu dalam meningkatkan kualitas SDM di Bawaslu.

Kehadiran MLS di Bawaslu, kata Fritz, guna mengantipasi tantangan peningkatan kualitas SDM seperti adanya bencana alam atau bencana non-alam.

Delegasi GNEJ dari Afrika Selatan dan Prancis: Keadilan Pemilu itu Kunci Demokrasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Secara filosofis, keadilan pemilu merupakan kunci dari demokrasi. Demikian disampaikan President of the Scientific Commite of The Global Network On Electoral Justice (GNEJ) Jean-Philippe Derosier, President of the Electoral Court of the Electoral Court of South Africa Boisseie H. Mbha dalam Program Of The Asia Regional Event di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/3/2022) yang dilaksankan secara hybrid.

Bagja Minta PJ Kepala Daerah Harus Netral dan Komit Sukseskan Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengisian Jabatan (PJ) kepala daerah harus netral dan berkomitmen sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Selain itu PJ kepala daerah sebaiknya dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini dikarenakan, pemilu dan pilkada serentak 2024 akan memiliki kompleksitas dan Irisan," dalam rapat daring bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (31/3/2022).

Komitmen Wujudkan Pemilu Ramah Disabilitas, Bawaslu Bulukumba Tandatangani MoU dengan PerMaTa dan Panrita Inklusi
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam komitmen mewujudkan pemilu ramah disabilitas, Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mo) pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas bersama Komunitas Panrita Inklusi dan Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) di Kantor Bawaslu Bulukumba, Kamis (31/3/2022). Hal ini merupakan bagian kerja sama dalam mendukung pelibatan penyandang disabilitas turut melakukan proses demokrasi.

Buka GNEJ di Bali, Bawaslu Ajak Anggota GNEJ Berjuang Bersama Tegakkan Keadilan Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu selaku Presiden Global  Global Network On Electoral Justice (GNEJ) 2022-2023 mengajak seluruh anggota GNEJ berjuang bersama menegakkan keadilan pemilu. Hal tersebut dikatakan ketua Bawaslu Abhan saat membuka Program Of The Asia Regional Event di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/3/2022) yang dilaksankan secara hybrid.

"Bawaslu mengajak seluruh anggota GNEJ untuk bersama-sama terus berjuang menegakkan keadilan pemilu sebagai perwujudan demokrasi yang ideal," tuturnya.

Abhan: Eksistensi Bawaslu di Dunia Internasional Harus Dipertahankan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta pimpinan Bawaslu periode mendatang (2022-2027) terus menjaga eksistensi Bawaslu di dunia internasional. Dia beralasan, keberadaan Bawaslu semakin diperhitungkan forum dunia internasional kepemiluan seperti dalam
Global Network on Electoral Justice (GNEJ).

Apresiasi Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemkot Bima, Sekjen Bawaslu: Ini Sangat Respek
Ditulis oleh : Bawaslu Kota pada :

Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang telah memberikan hibah tanah dan bangunan bagi kantor Bawaslu Kota Bima. Hal ini menurutnya sebagai upaya dukungan positif dari Pemkot Bima untuk menunjang kerja-kerja pengawasan Bawaslu menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024.