Puadi Ingin Revisi Perbawaslu Sentra Gakkumdu Utamakan Kemandirian Bawaslu dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Pelanggaran
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang revisi Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus mengedepankan prinsip kemandirian Bawaslu dan menggunakan pendekatan pemulihan atau keadilan restoratif dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kedua isu ini penting didiskusikan dan dimasukkan dalam usulan perubahan Perbawaslu nanti.

Revisi Perbawaslu Pemantau Pemilu, Lolly: Untuk Memudahkan Kerja Pemantauan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, saat ini Bawaslu sedang melakukan revisi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu. Untuk sempurnakan hal tersebut, Bawaslu meminta masukan stake holder agar revisi perbawaslu menjadi lebih baik.

Didepan Para Perwira Menengah Polri, Bagja Paparkan Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi pembicara pada Diklat Dikbangspes Pamen Intelijen Polri di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Intelijen Polri Soreang Kabupaten Bandung. Di depan para perwira menengah (Pamen) Polri, dia memaparkan beberapa potensi pelanggaran yang bakal terjadi dalam Pemilu 2024. 
 
Pembekalan 125 Timsel Anggota Bawaslu Provinsi, Lolly Ingatkan Soal Keterwakilan Perempuan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 125 orang secara sah melaksanakan tugas sebagai tim seleksi (timsel) Anggota Bawaslu Provinsi setelah mendapatkan pembekalan dan menandatangani pakta integritas di Jakarta, Rabu (8/6/2022) malam. Nantinya para timsel akan bekerja selama tiga bulan dalam proses penjaringan di 25 provinsi yang habis masa tugas tahun 2022.

Totok Anggap JDIH Bawaslu sebagai Panglima Data
Ditulis oleh : irwan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Haryono mengatakan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bawaslu sebagai panglima data untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi produk hukum Bawaslu. Hal tersebut disampaikan Totok saat sambutan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan JDIH Bawaslu Tahun 2022 gelombang pertama di Bogor, Rabu (08/06/2022).

Sambangi Bawaslu, Perwakilan PPDI Sebut Akses Website Bawaslu Sudah Ramah Disabilitas
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Rizki Fadilah menyatakan website Bawaslu ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal itu disampaikannya saat audiensi di Gedung Bawaslu jalan M.H. Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2022).

Dia menjelaskan cukup mudah untuk mencari website bawaslu.go.id menggunakan telepon genggamnya. Terlebih, kata dia, tampilan website yang mudah diakses.

Audiensi dengan Menkumham, Bawaslu Sampaikan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Lima pimpinan Bawaslu bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait hukum kepemiluan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyampaikan persiapan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang akan dimulai dengan pendaftaran peserta pemilu pada akhir Juli 2022.

Rancang Kurikulum Pembinaan SDM, Herwyn Harap Bawaslu Bisa Minimalisir Konflik
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu tengah mempersiapkan kurikulum pendidikan untuk pelatihan pengawas Pemilu. Kurikulum ini menurutnya dapat membantu para pengawas untuk meminimalisir konflik pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
 
Pembekalan Timsel Perekrutan Bawaslu Provinsi, Herwyn Minta Pemetaan Kendala
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta adanya pemetaan masalah atau kendala dalam proses perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi. Hal ini menurutnya bisa membuat langkah antisipasi sehingga sistem penjaringan secara baik sehingga mendapatkan kader penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen.

Bawaslu Hadir dalam RDP Komisi II DPR RI, Tahapan Pemilu 2024 Sepakat Dimulai 14 Juni 2022
Ditulis oleh : Anonymous pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP yang membahas tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024. Forum RDP menyepakati rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang mana tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Jelang Tahapan Pemilu 2024, Totok Ajak Pengawas Pemilu Tertib Hukum
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Totok Hariyono mengajak seluruh pengawas pemilu untuk tertib hukum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tertib hukum merupakan kewajiban agar Bawaslu bisa menciptakan keadilan pemilu.

"Saya mengajak kita semua tertib hukum karena Bawaslu lembaga hukum khusus pemilu, ini untuk menciptakan keadilan pemilu," katanya dalam Rapat Koordinasi Bantuan Hukum yang digelar secara dalam jaringan (daring) oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/7/2022).

Dukung Penegakan Etik, Bagja: Masa Depan Martabat Pemilu Ada di DKPP
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan dukungan bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan dimensi etik penyelenggaraan pemilu di tanah air. Bagi dia, masa depan martabat pemilu ada di tangan DKPP.

“Martabat pemilu ke depan ada di tangan DKPP. Kami (Bawaslu) akan terus mendukung DKPP sesuai dengan undang-undang,” tuturnya dalam kegiatan Pemantapan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin (6/6/2022) malam.

Rekonseptualisasi Teknis Sengketa Proses, Totok Harap Bawaslu Lebih Aktif Berikan Ruang Keadilan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap penyelesaian sengketa proses dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang berkompetisi. Menurutnya Bawaslu perlu lebih aktif lagi dalam memberikan ruang keadilan bagi pencari keadilan seperti melakukan koreksi atas putusan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Rancang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Guna Lindungi Kerahasiaan Data
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu harus memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasian data seperti informasi yang dikecualikan. Menurutnya pedoman ini perlu dirancang dengan sebaik mungkin dengan dukungan sistem elektronik handal dan kerja sama dengan lembaga lain.

Upaya Redesain Perbawaslu 8/2018, Puadi Soroti Kewenangan Panwaslu LN
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
akarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kewenangan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN) dalam Peraturan Bawaslu  (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu perlu dilakukan redesain. 
 
Alasan perlunya dilakukan redesain Perbawaslu, ungkap Puadi, terkait mekanisme kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif oleh Panwaslu Luar Negeri karena dinilai belum efektif.