Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk membahas terkait aturan dalam berkampanye, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi Bawaslu, Kamis (15/3/2018) di Jakarta. Kunjungan PPP ini diterima langsung Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.
Ahmad Mustaqim, perwakilan dari PPP yang juga sebagai Anggota DPR RI memaparkan maksud tujuan PPP berkunjung ke Bawaslu. Ia mengatakan, kedatangan PPP ke Bawaslu untuk meminta informasi dan kejelasan beberapa hal terkait tata cara dan aturan main dalam berkampanye agar tidak melanggar aturan.
“Kami mendatangi Bawaslu yaitu dalam rangka meminta informasi terkait aturan di lapangan dalam menggerakan mesin partai supaya tidak menjadi temuan oleh pengawas Pemilu,” lanjut Mustaqim.
Ketua Bawaslu RI Abhan menanggapi maksud tujuan PPP ke Bawaslu. Abhan menjelaskan bahwa kampanye untuk Pemilu 2019 baru akan dimulai pada 23 September 2018 tiga hari pasca penetapan DCT.
“Kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai nanti 23 September 2018. Saat ini walaupun Parpol sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan telah mendapatkan nomor partai dari KPU bukan berarti mesin partai sudah mulai berkampanye dilapangan dengan menonjolkan foto Calegnya. Parpol hanya boleh mengampanyekan dan menyosialisasikan bendera berikut nomor partainya,” tegas Abhan.
Dengan demikian, lanjut Abhan, hal tersebut harus dipahami oleh semua Parpol. Parpol harus menunggu hingga tujuh bulan baru boleh mengkampanyekan kader-kadernya yang akan bertarung untuk mendapatkan kursi di DPR, DPD, dan DPRD.
Intinya, sambung Abhan, Bawaslu meminta Parpol untuk mentaati aturan yang terkait tahapan kampanye yang sudah diatur baik dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 maupun PKPU.
Penulis/Foto: Irwan
 |
 |
Webmail
