Solo, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro menegaskan bahwa kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Solo, Jawa Tengah yang akan berlangsung hingga Minggu (1/10/2017) merupakan langkah awal dalam rangka mengawal kelembagaan Bawaslu untuk tertibnya pengelolaan keuangan. Ia mengingatkan bahwa Bawaslu mesti kembali meraih dua sukses, yakni berhasil melakukan pengawasan pada pemilihan dan juga berhasil dalam pertanggungjawaban keuangan negara.
Sekjen menuturkan, Bawaslu telah "berdarah-darah" dalam mengawal hal ini pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dan 2017. Karena itu ia meminta kepada peserta khususnya Panwas dan kepala sekretariat di tingkat kabupaten/kota agar mengikuti apa yang menjadi kebijakan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Gunawan mengatakan, Ketua/Anggota dan para kepala sekretariat Bawaslu Provinsi sudah sangat kuat dalam mengawal bentuk sistem pengendalian intern.
"Pada Pikada Serentak 2018 nanti kita mungkin akan kembali berhasil karena sudah punya pengalaman awasi pilkada serentak dua kali. Akan tetapi jangan sampai keberhasilan pengawasan tidak diiringi keberhasilan pertanggungjawaban keuangan negara. Ini jadi penting, karena keberhasilan pengawasan kalau tidak diiringi, itu sama saja belum sempurna," tandas Gunawan saat memberi sambutan dalam Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2017) malam.
Ia punya keyakinan bahwa untuk laporan keuangan tahun 2017 ini Bawaslu akan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keyakinan serupa juga dimilikinya terhadap laporan keuangan tahun 2018. Walaupun, pada tahun itu Bawaslu Kabupaten/Kota akan menjadi satker tersendiri sesuai perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Dengan dasar ini pula, saya punya keyakinan saudara-saudara selaku panwas yang sementara ini jadi Panwaslu di kabupaten/kota, saudara-saudara akan bekerja dengan tertib, semangat karena saya yakin anda punya harapan untuk diangkat jadi Bawaslu kabupaten/kota," tandasnya.
Materi dalam sosialisasi tidak hanya menyangkut SPIP saja, melainkan juga menyangkut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan gratifikasi. Terkait gratifikasi, Gunawan mengingatkan agar pengawas jangan menjual harga diri dengan menerima gratifikasi dari pasangan calon. Integritas menurutnya harus tetap dikedepankan.
"Tiga materi ini akan kita berikan, dalam rangka untuk mengawal agar lembaga ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh peserta pemilu dan dipercaya seluruh stakeholder pemilu," Gunawan menambahkan.
Kegiatan sosialisasi yang diikuti sebanyak 395 peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Abhan. Hadir pula dalam pembukaan Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, Auditor Utama Keuangan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Heru Kresna Reza, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Ferdinand E.T. Sirait, Kepala Biro Administrasi D. Adhi Santoso, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bernad D Sutrisno, Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Pengawasan Internal, serta pejabat struktural dan staf di lingkungan Bawaslu.
Penulis : Haryo
Foto : Wisnu
