Submitted by pratiwi eka putri on Mon, 04/06/2018 - 14:47
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi salah satu Lembaga non Kementerian yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2017. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan bangga dan bersyukur karena mampu mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan Tahun 2017 dari BPK.
“Mempertahankan lebih sulit daripada meraih pertama kali. Tahun-tahun berikutnya Bawaslu akan kerja keras mempertahankan predikat WTP,” ungkap Gunawan pasca menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).
Bawaslu merupakan satu dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 LK Bendahara Umum Negara yang laporan keuangannya diberi penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja menyampaikan, atas pemeriksaan terhadap 88 laporan keuangan K/L, terdapat tren peningkatan kualitas opini. BPK memberikan opini WTP terhadap 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL/LKBUN) atau 91 persen dari seluruh laporan keuangan K/L. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2016 yaitu sebanyak 74 LKKL atau 84 persen. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada enam LKKL, yang sebelumnya pada 2016 sebanyak delapan LKKL.
Sedangkan, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL yang pada 2016 mencapai enam LKKL. Dengan adanya peningkatan yang meraih WTP, Moermahadi Soerja mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat konsolidasi.