Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Kementerian Dalam Negeri hari ini Senin (23/10/2017), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Acara yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto,Jakarta Selatan di hadiri 171 kepala daerah, yang akan menggelar pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2018 diantaranya 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Lutfi Lubihanto, dan seluruh Jajaran Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU RI dan jajarannya serta Ketua Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Rakornas ini dibuka oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Sumarsono yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumulo. Sementara itu, terkait persiapan Pilkada serentak Tahun 2018 ini, Sumarsono mengajak para pemangku kepentingan dan Pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan segala hal permasalahan seperti perekaman data kependudukan serta Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum selesai.
"Bagi daerah yang NPHD nya belum diadakan penandatanganan-nya, yang belum sepakat dengan Pemda agar segera menyelesaikannya, disini ada Dirjen Otonomi Daerah dan Anggaran Kemendagri, bisa langsung untuk di diskusikan dan ditanyakan, dimana ada sebagian Panwas Kabupaten/Kota belum melakukan penandatanganan," Kata Abhan saat menjadi nara sumber di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017).
Abhan juga menambahkan jangan sampai ini menjadi kendala bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya, ke depan jelasnya pengawas pemilu akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan Wakil waliota tahun 2018 mendatang.
Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Pilkada Serentak Tahun 2018 setelah penandatangan NPHD mencapai Rp 15,2 Triliun, angka diatas nanti akan naik kalau semua sudah ditandatangani NPHD nya bisa naik menjadi Rp 20 Triliun.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, beserta jajaran Bupati dan Wali Kota daerah seluruh Indonesia.
Penulis dan Photo: Nurisman
Editor : Haryo
