Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI mendapat kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam kunjungan itu dihadiri oleh Ketua, Anggota dan pejabat struktural Komnas HAM dan disambut langsung oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dan Fritz Edward Siregar beserta Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro di Gedung Bawaslu RI, Selasa (23/1/2017).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengatakan, kedatangan Komnas HAM dalam rangka penjajakan kerja sama dalam pemenuhan hak warga negara dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 "Kami melihat banyak kaum disabilitas dan yang terisolir di perbatasan tidak terdaftar di DPT. Kami berharap dapat membentuk sebuah gugus tugas agar dapat memenuhi hak politik mereka," ujar Taufan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu sedang gencar-gencarnya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak demi menyukseskan jalannya pengawasan pada Pemilu mendatang.
Bawaslu, sambung Afif, sangat memprioritaskan pengawasan pada pemenuhan hak pilih masyarakat, termasuk hak bagi kaum disabilitas. "Yang pertama, tentu soal DPT ini yang selalu menjadi masalah. Juga kaum disabilitas yang kerap tidak diperhatikan. Kita semua tidak mengharapkan ada hak pilih masyarakat yang tidak terpenuhi. Semua ini akan menjadi fokus pengawasan," ujar Afif.
Senanda dengan Afif, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan hak pemilih merupakan hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar. "Kita akan memperjuangkan hak-hak orang yang akan hilang hak pilihnya. KPU dan Bawaslu dengan perangkat kami yang ada berusaha melakukan koordinasi dengan pejabat terkait. Misalnya, untuk kasus pekerja yang tidak diberikan cuti pada saat pemilihan suara, perlu diperhatikan," jelas Fritz.
Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap, nota kesepahaman atau kerja sama ini bisa dapat segera dibuat dan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin
Penulis/Foto: Baguz
 |
 |
Webmail
