Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan, Bawaslu berencana akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan TNI. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai teknis pemeriksaan Anggota TNI dan Polri yang terjerat persoalan hukum pemilu.

“MoU tersebut didasari oleh terdapat Anggota TNI dan Polri yang turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerjasama,” katanya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, Rabu, (28/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan masa reses atau kunjungan kerja anggota DPR/DPRD ke daerah konstituennya untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat tidak boleh dijadikan ajang kampanye Pemilu 2024.

Dia menjelaskan dalam Undang Undang No13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memang diatur bahwa anggota DPR/DPRD harus menyampaikan reses kepada konstituantenya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pemberian hibah tersebut, diberikan secara simbolis oleh Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda kepada Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda di Kantor Bawaslu, Rabu (27/9/2023).

Pemberian hibah tanah tersebut, ditujukan sebagai fasilitas yang dapat digunakan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara guna keperluan operasional. Serta dengan harapan dapat menunjang kerja kelembagaan Bawaslu setempat, agar maksimal dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di 2024.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada Bawaslu daerah untuk dapat mengenali potensi kerawanan dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan agar Bawaslu daerah memahami baik-baik Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap dengan adanya sinergi dengan Polri khususnya Polwan pengamanan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat menjadi lebih humanis. Menurutnya, pendekatan humanis dapat menjadi mitigasi sistem untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak generasi muda ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan kritis terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di sekitar lingkungannya. Puadi mengatakan itu saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, di Bawaslu Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2023).

"Sekarang kalau ada orang melakukan hoaks ataupun politik uang misalnya, anak muda harus mampu kritis memantau dan mengawasi agar di lingkungannya tidak terjadi demikian," tegas Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk aktif melaporkan pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu membutuhkan peran mahasiswa dalam upaya menekan potensi pelanggaran pada pemilu tahun depan.

“Mahasiswa harus peka jika ada persoalan pemilu. Jangan takut untuk melapor kepada Bawaslu jika melihat atau mengetahui ada pelanggaran,” ucapnya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa, (26/9/2023).

Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di hadapan ribuan calon perwira polisi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas Polri. Salah satunya, dia menyebutkan dengan menyukai, memberikan komentar dan membagikan postingan media sosial (medsos) peserta pemilu ke publik.

Tidak hanya itu, Bagja meminta untuk baik TNI/Polri dan ASN hati-hati dalam bermedia sosial contohnya seperti berfoto atau berpose yang mengarah keberpihakan pada calon peserta pemilu. Dia berharap Kepolisian dapat netral dan tidak berpihak dalam mengawal Pemilu.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu telah mengeluarkan sebanyak sepuluh ribu lebih surat imbauan untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2024. Imbauan disampaikan kepada peserta Pemilu 2024, penyelenggara pemilu, hingga mitra-mitra strategis Bawaslu seperti Polisi dan TNI.

Dieng, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hawa dingin tetap menelusup ke dalam tubuh meski matahari masih gagah berdiri di langit. Di ketinggian 2.093 mdpl Daratan Tinggi Dieng, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty senantiasa tetap menebarkan virus-virus pengawasan pemilu kepada para muda-mudi warga negeri di atas awan itu.

Bertempat di Aula Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan penuh semangat Lolly mengajak para peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif menjadi aktor pemilu. Tak sekali dua kali, pekikan bersama rakyat awasi pemilu menyeruak dalam aula.

Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, memaparkan Upaya Bawaslu dalam meningkatkan kualitas Pemilu. Hal ini disampaikan Bagja saat menjadi Pembicara dala kegiatan The 3rd UNS International Conference of Democracy and National Resilience (ICDNR) 2023, di UNS Tower, Surakarta, Sabtu(23/09/2023).

“Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia dan Bawaslu selalu berupaya meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia,” ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kalangan masyarakat dapat menyatakan politik uang adalah musuh bersama. Pasalnya, dia menyatakan politik uang dapat merusak integritas dari pemimpin yang akan datang.

Herwyn menegaskan bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi terlibat di dalamnya. Sehingga, dia melihat politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan tertinggi pertama yakni Maluku Utara (Malut), kedua, Sulawesi Utara (Sulut), dan ketiga Banten.

Lalu, keempat Sulawesi Selatan (Sulsel), kelima Nusa Tenggara Timur (NTT), keenam Kalimantan Timur (Kaltim), ketujuh Jawa Barat, kedelapan Sumatera Barat (Sumbar), kesembilan Gorontalo, dan kesepuluh Lampung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan penyampaian Kemendagri terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, KPU, dan DKPP. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan, sebagai pelaksana Undang-Undang, Bawaslu siap melaksanakan apapun perintah Undang-Undang.   

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Selain itu, ada pula tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan dua Peraturan DKPP.

Dua rancangan Perbawaslu itu tentang Pengawasan Kampanye dan rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.