Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tengah menyiapkan model pelatihan saksi peserta pemilu sesuai amanat ketentuan Pasal 351 ayat 8 UU Pemilu Nomor Tahun 2017. Anggota Bawaslu Herwyn Malonda berpendapat, perlu adanya model pelatihan yang melibatkan kolaborasi banyak pihak.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kelembagaan Bawaslu divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat inklusi dengan tidak meninggalkan satu kelompok. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memandang inklusivitas Pemilu 2024 sangat penting dijadikan perhatian semua pihak untuk menekan maraknya politisasi identitas yang bisa melahirkan perpecahan sesama anak bangsa dalam hajatan demokrasi.
Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Pemilu 2024 mendatang berpotensi akan cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder. Hal ini dikemukakan Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).
Puadi menyampaikan ada beberapa hal yang membuat Pemilu 2024 kompleks. Pertama, jelas dia, penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama meskipun tanggal pemungutan suaranya berbeda.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin memitigasi kerawanan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Lolly menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang, Sabtu (14/10/2023).
"Jadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan," tegasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - menjelaskan upaya Bawaslu melakukan pencegahan terhadap hoaks informasi dalam isu kepemiluan. Salah satunya dengan membangun literasi digital. Yakni, Bawaslu membangun komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu'.
"Dalam konteks ini, membangun literasi digital menjadi suatu keharusan. Karena membangun informasi media yang positif, menjadi salah satu tujuan Bawaslu," ungkapnya dalam diskusi yang diadakan Media Indonesia di Jakarta, Kamis (11/10/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.
"Sinergitas dan kerja kolaboratif harus jalan, tidak bisa sendiri-sendiri," kata dia saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty beri apresiasi desa Anti Politik Uang di Kelurahan Murti Gading dan kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Lalu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.
Dia melihat jajaran Bawaslu harus siap berkolaborasi utamanya dalam menangkal konten-konten yang memuat dugaan pelanggaran. Dia mencontohkan serangan hoax atau berita bohong bahkan hingga menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).
Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).
Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Ketua Bawaslu di daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terutama di tengah padatnya tahapan pemilu yang tengah berjalan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pimpinan Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui konstruksi hukum dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024. Melihat potensi permohonan akan banyak setelah penetapan DCT (daftar calon tetap), maka menurutnya perlu mengetahui alur mekanisme hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama empat daerah otonomi baru (DOB), mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dia menilai, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut.
