Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2015 tengah berjalan. Namun beberapa masalah disinyalir menjerat persoalan daftar pemilih dan dikhawatirkan mengancam hak konstitusional warga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu perkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Komisi II dan III DPR RI kembali melaksanakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepala Kepolisian RI.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengatakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah harusnya diselenggarakan sesuai apa yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Pemilu dan Pilkada menurutnya seharusnya bisa membuat semua masyarakat senang, bukan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Rektor Intsitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melancarkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2015, termasuk dukungan dalam hal mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa mengawal kamtibmas dan pencegahan konflik di pilkada bukan hanya urusan aparat penegak hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga tanggal 8 Juni 2015, lebih separuh dari 269 provinsi, kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Data yang diterima Bawaslu RI mencatat, sebanyak 121 provinsi, kabupaten/kota yang sudah menandatangani NPHD, sisanya masih dalam proses.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Hingga kini masih ada lebih dari separuh daerah yang akan menggelar pilkada di 2015 yang belum memberikan anggaran memadai untuk pengawas pemilu. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mensinyalir, cara-cara kepala daerah mempersulit anggaran pengawasan merupakan modus untuk melemahkan pengawasan di pilkada mendatang.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang dinilai berhasil pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu, perlu makin diperkuat. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif, akan memunculkan efek pencegahan terjadinya pelanggaran di pilkada.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Persoalan terkait anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pilkada 2015 yang masih terjadi di sejumlah daerah, bisa berujung pada keluarnya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pilkada di daerah tersebut. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan apabila pilkada harus ditunda akibat pemerintahan daerah setempat tidak mau mengalokasikan anggaran pengawasan yang cukup, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Setelah mendapatkan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait penyelenggaraan Pemilu, para peserta Rapat Koordinasi Stakeholders Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 merumuskan rekomendasi sebagai upaya menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi ketika Pemilu ataupun Pilkada yang digelar di Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk mengkonsultasikan enam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digelar Desember 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Pekalongan telah siap melaksanakan sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Pekalongan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang.
