Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa Divisi Humas Bawaslu tidak boleh "tipis telinga" dalam menghadapi kritik masyarakat. Dia meyakini kritik yang ditujukan kepada Bawaslu disebabkan oleh minimnya informasi yang diperoleh publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan penjelasan terkait penanganan laporan masyarakat terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya Laporan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 yang tidak diregistrasi. Menurutnya hal tersebut terjadi karena tidak memenuhi syarat materil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengenalkan pendidikan demokrasi kepada calon pemilih pemula melalui kunjungan siswa SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun karakter pemilih yang cerdas dan kritis sejak dini sebagai bekal menghadapi Pemilu 2029.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Bawaslu menyampaikan keterangan mengenai pengawasan terhadap keterpenuhan syarat calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta mahasiswa peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-6 memberikan kritik dan masukan terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk ter
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan sekretariat Lembaga adalah sistem pendukung bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mendorong penerapan manajemen talenta untuk memastikan penempatan sekaligus pengembangan pegawai di lingkungan Bawaslu dilakukan berdasarkan kompetensi. Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya manusia harus memastikan kompetensi pegawai tersebut sesuai dengan kebutuhan jabatan dan bukan sekedar memenuhi jumlah pegawai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu diarahkan untuk memperkuat fungsi Sekretariat Jenderal sebagai supporting system kelembagaan. Menurutnya, peningkatan kapasitas pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar mampu mendukung pengisian pejabat-pejabat dalam struktur lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawasan syarat calon dan syarat pencalonan dalam pemilihan merupakan bagian dari upaya mengawasi pintu masuk demokrasi. Menurutnya, persyaratan tersebut menentukan pihak yang berhak masuk ke arena kontestasi sekaligus menjamin hak warga negara untuk dipilih.
Puadi menekankan bahwa syarat calon dan pencalonan bukan sekadar urusan administratif. Oleh karena itu, pintu pencalonan harus dibuka secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran Bawaslu Bersiap menghadapi dan memprioritaskan Pemilu 2029 dibandingkan program lain.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, berharap penyusunan grand design pembinaan sumber daya manusia (SDM) dapat menghindarkan pengawas pemilu dari pelanggaran etik. Ia menyebutkan bahwa salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menetapkan standar kompetensi bagi pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong akurasi data dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Menurutnya, kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat membuat pemetaan risiko meleset, sehingga strategi pengawasan berpotensi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, dia menegaskan IKP harus dibangun berdasarkan data yang objektif, bukan hanya persepsi. Menurutnya, semakin strategis IKP digunakan dalam menentukan kebijakan pengawasan, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan metodologi data yang mendasarinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administrasi, La Bayoni, mengajak jajaran sekretariat untuk membahas permasalahan di Pemilu 2024. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, mengingat tahapan Pemilu 2029 sudah akan dimulai tahun 2027.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut wacana penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2029, Bawaslu secara proaktif menyusun standar tata laksana pengawasan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, instrumen pengawasan ini disiapkan salah satunya untuk memastikan hak pilih masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kelompok disabilitas tetap terlindungi tanpa diskriminasi.