Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Auditorium BPK, Selasa (28/7/2026).

Perolehan opini WTP menjadi cerminan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengatakan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan kinerja lembaga. Dia juga berharap pemeriksaan tersebut menjadi ruang memperoleh masukan dan rekomendasi guna melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 diperbarui secara berkala. Tujuannya, kata Rifqi, agar para stakeholder dan masyarakat bisa memprediksi yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 penting untuk meningkatkan akurasi pemetaan kerawanan sekaligus memperkuat kebijakan kepemiluan nasional. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi dan penguatan dukungan terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 berkembang dari alat pemetaan kerawanan menjadi sistem peringatan dini yang cepat, akurat, dan prediktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, data IKP harus akurat, lengkap, dan konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saling berbagi data dan pandangan terkait peta keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang erat antar instansi bisa menekan gangguan keamanan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyebut tingginya animo perguruan tinggi mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI menjadi bukti meningkatnya kepercayaan kalangan akademis terhadap Bawaslu. Hingga penutupan pendaftaran, tercatat 409 tim mendaftar, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan kompetisi tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap pengawasan pemilu mampu beradaptasi dengan dinamika ruang digital yang semakin kompleks.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) Bawaslu provinsi dan kabupaten yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan mempersiapkan di

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mulai melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, kepada Bawaslu yang diwakili Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, di Gedung Bawaslu, Jumat (24/7/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong transformasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan dampak melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan setiap program pengawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kualitas demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memaparkan empat tantangan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan. Tantangan pertama, kata dia, kondisi geografis dan cuaca ekstrem.

Menurutnya, pengawasan di wilayah kepulauan sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca. "Mobilisasi pengawas sangat bergantung pada transportasi laut, sementara jadwal pelayaran kerap berubah mengikuti kondisi cuaca," katanya dalam diskusi bertajuk Efektivitas Mengawal Demokrasi di Wilayah Kepulauan secara daring, Jumat (24/7/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengapresiasi terselesaikannya orientasi yang diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu se-Provinsi Bali. Ia menyampaikan bahwa orientasi bukan sekadar formalitas atau penggugur kewajiban setelah resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.

Kabupaten Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menegaskan pentingnya membangun kesadaran demokrasi sejak dini melalui Saka Adhyasta Pemilu. Program tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka yang akan menjadi pemilih pemula untuk memahami sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Ia menambahkan, pemilih pemula memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pemahaman terkait hak dan tanggung jawab sebagai warga negara agar mampu berpartisipasi mengawal proses demokrasi.