Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan kesiapannya dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) Pilkada 2020. Proses mutarlih diawali dengan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU pada Kamis (23/1/2020).

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, nantinya KPU daerah yang menggelar pilkada bakal melakukan sinkronisasi atau menyandingkan DP4 dengan daftar pemilu terakhir. Dia menegaskan, jajaran lembaga pengawas di daerah telah siap mengawasi mutarlih.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, jajaran Bawaslu di daerah yang tidak menggelar Pilkada Serentak 2020 juga tetap bekerja dan menjalankan program-program sosialisasi.

“Banyak masyarakat yang bertanya apa kerja Bawaslu jika tidak ada pemilu ata pemilihan (pilkada). Ada atau tidak ada pemilihan, Bawaslu terus ekstra bekerja dalam mengawal demokrasi,” ujarnya di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (22/1/2019).

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, tantangan Bawaslu untuk memenuhi harapan sekaligus tuntutan masyarakat dalam penanganan pelanggaran. Hal ini menurutnya juga akan terjadi dalam Pilkada Serentak 2020.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan Bawaslu mempunyai alat deteksi kegandaan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, alat ini sangat penting guna meminimalisir terjadinya potensi daftar pemilih ganda.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan catatan penting refleksi pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai modal untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dia memandang, pemutakhiran daftar pemilih adalah hal yang paling krusial.

Menurutnya, pemutakhiran daftar pemilih adalah tahapan paling kuat dalam menjaga hak pilih di seluruh negeri. Dalam proses itu, Afif menyebutkan, setidaknya ada lima surat rekomendasi dari Bawaslu ke KPU yang ditujukan untuk daftar pemilih menjadi lebih valid, akurat, dan komprehensif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam menguatkan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk Pilkada Serentak 2020, pimpinan Bawaslu melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo. Diharapkan, ada persamaan pemahaman atas perbedaan kelembagaan Bawaslu dan penanganan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Gugus Tugas pengawasan media penyiaran dalam Pilkada Serentak 2020 segera dibentuk. Nantinya Gugus Tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan Dewan Pers tersebut bertugas mengawasi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di media penyiaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, di Jakarta, Jum'at akhir pekan lalu. Bagja menyatakan, SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif. Sebab, dalam SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa saja, tetapi juga mencakup tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata. Dia berharap, mahasiswa dengan bidang keilmuan lain seperti mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ikut terlibat.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana menggelar debat kedua perguruan tinggi pada tahun 2020. Debat kembali digelar setelah suksesnya kompetisi debat tentang Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia pada akhir tahun 2019.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, debat yang akan digagas berkaitan dengan Pilkada 2020. Dia mengharapkan, debat nanti mampu menjaring seluruh perguruan tinggi se-Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyiapkan program penguatan untuk menangani berbagai macam pelanggaran. Salah satu yang kian menjadi momok adalah politik uang, pelanggaran ini masih marak terjadi dari waktu ke waktu walau peserta pemilihan mengetahui adanya jeratan sanksi.

Pematang Siantar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, hasil pengawasan dalam formulir A (form A) dilakukan dalam laporan berbentuk digital untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, para pengawas akan mengunggah form A di www.bawaslu.net.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 43 orang pejabat administrator di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Di sela pelantikan tersebut, Gunawan mengingatkan pejabat struktural yang dilantik untuk menempati posisi barunya agar berusaha mempertahankan opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun sistem digitalisasi pengawasan. Dengan sistem ini, temuan dugaan pelanggaran manual oleh pengawas pemilu nantinya akan dituangkan dan didokumentasikan dalam bentuk digital. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu M Afifuddin saat memantau Try Out Sistem Digitalisasi Pengawasan di Jakarta, Jumat (17/1/2020)

"Sistem ini akan memudahkan jajaran pengawas pemilu untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran (formulir pengawasan/form A)," ujarnya.

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta istilah pengawas (panwas) tingkat desa/kelurahan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus konsisten mengadopsi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski panwas akan mengawasi hajatan pilkada, Fritz mengimbau tetap menggunakan istilah Panwas Desa/Kelurahan, bukan dengan sebutan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang disebutkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.