Buka SKPP di Bumi Fagogoru, Abhan: SKPP Menciptakan Kader Pengawasan Berdedikasi dan Berintegritas
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Halmahera Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Ketua Bawaslu Abhan membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) di Bumi Fagogoru, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (10/9/2021). Abhan menyampaikan SKPP didesain guna menciptakan kader pengawasan partisipatif yang berdedikasi, berintegritas dan melakukan pengawasan proses tahapan pemilu atau pilkada bersama Bawaslu.

Pemilihan Serentak 2024, Afif: Lebih Kompleks Tapi Harus Optimis
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan Pemilu Tahun 2024 akan lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Pasalnya dia menyadari keadaan dan situasi pandemik tidak dapat diprediksi ke depannya.

Menurutnya skenario tahapan awal hingga akhir Pemilu 2024 memang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu maupun stakeholder terkait, sehingga akan ada bayangan untuk beberapa kondisi yang akan terjadi salah satunya belajar dari pengalaman pemilihan serentak dua tahun belakangan.

Buka Rakor Identifikasi Regulasi, Fritz Ajak Jajaran Bawaslu Lebih Kritis
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap jajaran Bawaslu di mana pun kritis terhadap perdebatan-perdebatan yang kerap muncul jelang tahapan Pemilu 2024.

"Kita harus lebih jeli dan kritis apabila terjadi perdebatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Fritz saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Identifikasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2024, Jumat (10/9/2021).

Bawaslu Bali Bersama MDA Luncurkan Gema Siwa Puja
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Bali melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Majelis Desa Adat (MDA) sekaligus peluncuran program Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja), Jumat (10/9/2021). Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan Program tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Bali agar masyarakat adat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada mendatang.

Gelar Diskusi Terpumpun, Bawaslu Refleksikan Sengketa Pemilu 2019 untuk Pemilu 2024 Berkeadilan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring. Dia menjelaskan forum tersebut guna membahas sengketa-sengketa yang terjadi pada Pemilu 2019 serta menjadikannya sebuah refleksi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Pesan Bagja ke Peserta SKPP di Kabupaten Bandung: Bangunlah Demokrasi yang Lebih Baik
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Dalam sambutannya, dia membakar semangat seluruh peserta SKPP agar selalu mengawal proses demokrasi bangsa ini.

"Pulanglah membawa mimpi demokrasi dan bangunlah demokrasi yang lebih baik," cetus Bagja sembari mengepalkan tangan.

Abhan Pastikan Panwaslih Provinsi Aceh Siap Awasi Pilkada Serentak 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.

PAW, Abhan Lantik Anggota Provinsi Papbar dan Sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh Saudara yang terlantik.

Tak Ingin Masalah Pemilu 2019 Terulang, Dewi Jabarkan Sederet Program Bawaslu untuk 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meenjabarkan permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang kemungkinan dapat terulang kembali pada Pemilu 2024. Dia menunjuk potensi masalah di antaranya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, dan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya saat pemungutan sekaligus penghitungan suara.

Fritz Sadarkan Peserta SKPP Terhadap Konsekuensi Jadi Pengawas Pemilihan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
 
 
Kolaka, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan pada peserta SKPP terkait konsekuensi menjadi penyelenggara pemilihan utamanya saat menjadi pengawas pemilihan. Hal ini disampaikan saat membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
 
SKPP di Manado, Afif: Hasil Pemilu Tergantung Bagaimana Proses Pengawasannya
Ditulis oleh : Bawaslu Kota pada :

Manado, Jakarta Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Manado, Kamis (9/9/2021). Koordinator Divisi Pengawasan itu menjelaskan hasil pemilu bergantung bagaimana proses pengawasan pemilu dilakukan.

"Jika pemilunya baik, maka hasilnya baik. Jika pemilunya dijaga maka hasilnya terjaga," kata Afif

Dalam sambutannya Afif juga mengatakan program SKPP pertama kali hadir pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peduli Bencana Banjir Katingan, Bawaslu Kalteng Serahkan Bantuan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Kasongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Dalam rangka peduli bencana banjir yang menimpa Kabupaten Katingan maka Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) pun memberikan bantuan sebab kantor Bawaslu Katingan pun ikut terendam. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pada sebagian besar kabupaten Katingan.
 
Buka SKPP di Kotamobagu, Afif: Salah Satu Program yang Dekatkan Diri ke Masyarakat
Ditulis oleh : Bawaslu Kota pada :

Kotamobagu, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (7/9/2021). Afif menjelaskan melalui program SKPP tersebut Bawaslu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu program Bawaslu yang berupaya mendekatkan diri bersama masyakat dan pemerintah daerah. Ingat! kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan itu penting," katanya.

Buka SKPP di Jambi, Abhan: Makin Banyak Pengawas Partisipatif, Makin Baik Kualitas Demokrasi
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pilkada).

Beberkan Persoalan Pilkada 2024, Bagja Harap Dimulai dari Persamaan Persepsi Penyelenggara
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Dia menegaskan, antisipasi berbagai persoalan dimulai dengan menyamakan persepsi penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP). "Jangan ada lagi perbedaan persepsi. Penyelenggara pemilu harus melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya," ungkapnya.