Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penelitian yang berhasil ditelurkan penggiat demokrasi Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) berjudul 'Gangguan Terhadap Hak Memilih; Fenomena dan Upaya Penanggulangan'. Dia pun memberikan beberapa masukan serta berharap penelitian tersebut ada kelanjutannya.
Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) di wilayah DI. Yogyakarta, Rabu (22/9/2021). SKPP tingkat dasar titik I menjangkau Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dengan diikuti 75 peserta.
Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan kegiatan SKPP tidak sekadar kegiatan Bawaslu saja, melainkan perwujudan janji Presiden Jokowi terkait pendidikan politik bagi generasi muda.
Fritz melanjutkan bentuk perwujudan janji presiden tersebut kemudian diletakan dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diserahkan kepada Bawaslu.
Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pentingnya pengawas partisipatif dalam penyelenggaran pemilu dan pilkada untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Pasalnya, kata dia Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pedoman penyelesaian sengketa proses pemilu bagi publik yang disusun oleh Bawaslu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan yang setara. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bagi Publik di Jakarta, Selasa malam, (22/9/2020).
"Tidak bertentangan dengan undang-undang, Perbawaslu, juknis (petunjuk teknis), surat edaran, SOP (standar operasional prosedur), dan lain-lain," ungkapnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021). Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakini Bawaslu mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah ke seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar pendidikan pemantau pemilu dan pilkada dalam Pemilu Serentak 2024, diserahkan kepada Bawaslu. Ini bertujuan untuk mengefisienkan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek), karena fungsi pemantauan sejalan dengan kerja pengawasan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ingin ada tempat khusus Pusat Penelitian (Puslit) bagi penyelenggara pemilu. Hal ini agar para penyelenggara pemilu mendapatkan materi atau pengetahuan tentang kepemiluan yang sama, sehingga akan berdampak positif terhadap penyamaan persepsi.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak kerja sama antara penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama mengurangi kecurangan pada Pemilu Serentak 2024.
“Ibarat kompetisi, ada keinginan untuk menang. Mari bersama mengantisipasi kecurangan ini agar lebih sedikit. Pemilu adalah soal wasilah menghadirkan pemimpin yang baik,” katanya dalam Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, di Sidoarjo, Minggu (19/09/2021).
Jombang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
yang telah berlangsung sejak 2018 ini merupakan sebagai investasi dalam membangun demokrasi yang lebih baik.
“SKPP adalah investasi dalam bernegara. Kami sangat mengharapkan ada proses baik. Supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik,” katanya saat membuka SKPP di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (19/9/2021).
Salakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menginginkan kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi simbol pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 di Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (17/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta untuk kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih dan mulitafsir untuk dibenahi.
Abhan menyampaikan itu saat menjadi presidium dalam webinar bertajuk Tantangan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Jumat (17/9/2021). Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu menjadi presidium bersama Ketua DKPP Prof. Muhammad dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu ketika menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dia menyebutkan masalah teknis, masalah mikro dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ad hoc.
Pertama, Bagja menjelaskan masalah pertama yang akan dihadapi adalah masalah mikro yaitu seperti adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.
