Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, buku Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dapat sebagai penguatan pencegahan pelanggaran pemilu. Menurutnya, buku tersebut bisa menjadi panduan bagi jajaran Bawaslu dalam menjalankan program pencegahan.
“Kalau kita baca pelan-pelan, buku ini disusun sebagai dokumen arah rencana kerja, bagaimana komitmen kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” kata Bagja di Jakarta dalam peluncuran buku tersebut yang digelar secara daring, Kamis (12/3/2026).
Bagja menjelaskan, pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan penanganan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan. Kedua fungsi tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan agar pengawasan pemilu dapat berlangsung secara efektif.
Ia menilai, Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu memiliki peran penting dalam membangun fondasi pengawasan melalui deteksi dini dan pemetaan kerawanan. Langkah tersebut, kata dia, memungkinkan potensi pelanggaran diidentifikasi lebih awal sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko.
Menurut pemilik gelar doktor hukum ini, pencegahan yang efektif merupakan investasi bagi demokrasi karena bekerja sebelum pelanggaran terjadi. Upaya tersebut, lanjutnya, dapat menumbuhkan budaya kepatuhan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses elektoral.
Bagja menambahkan, Jawa Timur memiliki kompleksitas sosial, politik, dan demografi yang tinggi sehingga menjadi ruang pembelajaran penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan. Melalui kebijakan yang terarah dan kerja bersama berbagai pihak, ia berharap pengawasan pemilu tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memperkuat praktik demokrasi yang berpijak pada kedaulatan rakyat.
Foto: Tangkapan layar Zoom Meeting
Editor: Dey
