• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengumumkan hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun 2019, Minggu (22/03/2020).

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, hingga 13 Maret 2020, Bawaslu telah memeriksa 325 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tahapan pembentukan pengawas Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020 tetap berlanjut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan, hingga 16 Maret 2020, total permohonan penyelesaian sengketa tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 sebanyak 29 permohonan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 12:53 WIB
Dilihat : 1,173 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 11:54 WIB
Dilihat : 1,180 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 09:56 WIB
Dilihat : 1,083 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 18 Februari 2014 - 01:19 WIB
Dilihat : 1,220 kali

Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 16:06 WIB
Dilihat : 1,318 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 10:06 WIB
Dilihat : 1,178 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 17 Februari 2014 - 08:23 WIB
Dilihat : 1,183 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 14:30 WIB
Dilihat : 1,161 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pemerintah diminta memberi kepastian setuju atau tidaknya terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), termasuk pencairan anggaran yang dibutuhkan. Peneliti Perluden Veri Junaedi meminta pemerintah untuk tidak berbelit-belit karena kepastian Kemendagri akan membuat Bawaslu memiliki banyak ruang untuk menata proses pengawasan. Selain itu juga akan memberi waktu bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat strategi baru dalam pengawasan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 13:00 WIB
Dilihat : 1,222 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Minggu, 16 Februari 2014 - 12:41 WIB
Dilihat : 1,125 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text