Webmail
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia mengeaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu guna meminimalisir keberatan informasi pada tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen meningkatkan kualitas regulasi penanganan pelanggaran pemilu dengan menyusun Rancangan Perbawaslu Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dua rancangan perbawaslu ini cepat diwujudkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022. Tujuannya, menurut dia, dapat menarik minat baca masyarakat terkait kerja-kerja yang dilakukan Bawaslu.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu jalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Senin (31/1/2023). Kunjungan yang dimotori langsung kelima pimpinan Bawaslu tersebut, sekaligus mengajak MUI terlibat menciptakan Pemilu serta Pemilihan (pemerintah daerah) Tahun 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memastikan tidak ada batasan bagi siapapun untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudahan itu menurutnya sebagai salah satu upaya memudahkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemilu 2024, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASNKASN) berkomitmen, memperkuat pengawasan Netralitas ASN jelang Pemilu dengan meluncurkan aplikasi SIAPNET (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN).
Di kesempatan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap dengan adanya kerja sama kedua belah pihak, potensi pelanggaran aparatur sipil negara dapat diantisipasi sejak dini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga netralitasnya dalam gelaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dia mengibaratkan hak politik yang dimiliki ASN itu tak ubahnya sebagai aurat politik.
 |
