• English
  • Bahasa Indonesia

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH. Malonda meresmikan taman manggis di halaman kantor Bawaslu, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.

Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melakukan uji petik pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan 2024 di Kampung Adat Kasepuhan Gelar Alam, Sukabumi, Jawa Barat.

Papua Pegunungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu, (13/7/2024).

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Jumat, 2 September 2016 - 11:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pengawasan pemilu yang berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal lembaga.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 2 September 2016 - 00:03 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 1 September 2016 - 14:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi seorang pengawas pemilu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Entah itu ketika mengikuti rapat dengan pihak luar atau dengan pihak internal pengawas pemilu sendiri.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 30 Agustus 2016 - 11:36 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Senin, 29 Agustus 2016 - 23:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 29 Agustus 2016 - 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 29 Agustus 2016 - 16:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

 

IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 26 Agustus 2016 - 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua dan Pimpinan Bawaslu bertemu Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal penting terutama dalam hal penegakkan hukum pidana pemilu.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 26 Agustus 2016 - 10:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan Revisi Undang-Undang Pemilu ke DPR. Revisi UU yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden, dan UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 25 Agustus 2016 - 22:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir  NPHD pada 15 September 2016.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text