Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Aparat kepolisian memastikan akan memperketat pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, khususnya daerah-daerah yang masuk zona merah rawan konflik. Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti mengatakan, daerah dengan konflik politik terbesar adalah Papua. Gesekan diperkirakan lebih berpotensi terjadi di bumi Cenderawasih itu.
"Banyak hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah masyarakat di sana (Papua) yang berulangkali melakukan tindakan anarkis. Di sana cenderung mudah sekali bentrokan terjadi, masyarakatnya sudah sangat biasa seperti itu," kata Badrodin saat dihubungi, Kamis (22/10).
Untuk menjamin keamanan proses demokrasi lokal tersebut, Polri mengerahkan beberapa kesatuan internalnya untuk mengantasipasi kemungkinan tindakan anarkis oleh pendukung pasangan calon. "Kami kerahkan divisi Sabhara, Intel dan Reserse, serta Brimob dari masing-masing Polda. Untuk peralatan sendiri, seperti water cannon siap. Sesuai dengan arahan setiap Polda, sudah melakukan latihan mekanisme taktis," ujarnya.
Menurut Badrodin, Pilkada Serentak memang membuka ruang konflik di daerah menjadi lebih rawan. Gesekan itu juga didukung dengan intensitas pertemuan para kandidat yang bertarung di suatu daerah. "Untuk itu, harus kita lihat dahulu bagaimana suatu daerah dengan pluralitas masyarakatnya yang beragam. Bila ditelisik dari rekam jejak yang ada, kita bisa petakan daerah mana saja yang sangat rawan soal keamanannya," katanya.
Jajaran TNI juga menyatakan kesiapannya membantu Polri mengamankan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Semua daerah yang menyelenggarakan pilkada akan diawasi ketat. "TNI siap mengamankan pilkada serentak. Kita punya pengalaman sukses di Pemilu Presiden tahun 2014," ujar Kapuspen Mabes TNI Mayjen Endang Taufik.
Terkait zona merah atau daerah rawan konflik, pihaknya enggan merinci atau tidak memberitahu agar masyarakat tidak khawatir. "Yang menjadi dasar kami tidak membahas zona merah, agar masyarakat tidak khawatir. Kalau dikasih tahu, justru membuat warga resah dan tidak mau ke kotak suara," katanya.
Menurut Endang, semua daerah penting untuk dijaga, terutama oleh pihak Polri. "Kami ikut intruksi dari presiden, kapan pun ditugaskan kami siap," ujar Endang. Dia berharap pilkada dapat berjalan lancar dan damai. "Semua daerah pilkada penting. TNI-Polri akan bekerja keras untuk mensinergikan tugas pengamanan ini," katanya.
Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Ari Dwipayana mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan suhu politik di sebuah daerah cenderung memanas. "Salah satu pemicunya adalah dari segi kepuasan para pendukung yang merasa calon yang didukungnya dirugikan," ujarnya.
Karena itu, kata dia, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menetralisir potensi konflik. Sebab, KPUD merupakan pihak yang paling sering berkontak dengan pasangan calon dan pendukungnya.
Penulis : Kontributor Berita Bawaslu |HS
Editor : Falcao Silaban