Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Permasalahan politik uang masih menjadi catatan penting dari pemilu ke pemilu. Politik uang dinilai tidak bisa terselesaikan hanya dengan pengaturan hukum namun harus dibarengi dengan gerakan sosial. Hari ini, Senin (18/12/2017) telah dimulai gerakan perempuan untuk menolak politik uang yang akan berkembang di seluruh wilayah Nusantara.
"Deklarasi Perempuan Indonesia Melawan Politik Uang. Kami perempuan indonesia menyadari sepenuhnya bahwa pemilu yang dikotori oleh politik uang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saatnya perempuan bergerak memerangi politik uang untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi. Oleh karena itu, pada hari ini kami mendeklarasikan perempuan Indonesia melawan politik uang," demikian deklarasi diucapkan perwakilan perempuan Pengawas Pemilu pada Kegiatan Sarasehan dan Rembuk Nasional Perempuan Indonesia dengan tema "Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan Dalam Mewujudkan Welfare State" di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Dalam deklarasi tersebut, para srikandi pemilu tersebut menyatakan dengan sungguh-sungguh akan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politk uang. Selain itu juga akan menjadikan politik uang sebagai musuh bersama dalam pemilu, dan melakukan gerakan secara terstruktur, sistematis dan massif melalui konfrontrasi perempuan untuk melawan upaya-upaya politik uang.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakanjika mencermati angka keterawakilan perempuan di legislatif baik DPR dan DPD, dari pemilu ke pemilu belum mencapai target 30 persen. Namun, menurutnya kini semakin banyak regulasi berpihak kepada perempuan.
"Semangat ini tidak boleh padam dalam membangun kekuatan perempuan dalam membangun negara yang sejahtera. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha," ujar Dewi.
Ia juga mengatakan pentingnya peran perempuan dalam pemilu adalah untuk membangun kekuatan bersama untuk melakukan pengawasan partisipatif. Termasuk, yang menjadi konsen dalam pengawasan politik uang. Untuk itu, menurutnya sangat penting melakukan gerakan bersama untuk memerangi politik uang. Sebagai bagian dari penyelenggara pamilu, pengawas pemilu akan mengantisipasi politik uang sejak dini sebagai upaya pencegahan.
"Jika bisa maksimal dalam pencegahan, kita bisa menjadi bagian penting untuk membangun negara sejahtera bebas korupsi," pungkas Dewi.
Penulis/foto: muhtar
 |
 |
Webmail
