Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan bahwa di era digital ini pemanfaatan media sosial penting bagi kemajuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. “Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi pemilu merupakan kewajiban penyelenggara pemilu yang wajib dilaksanakan dari hulu hingga hilir,” ujar Abhan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Seluruh Indonesia di Banjarmasin, Rabu (28/08/2018), usai penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Informasi Pusat dengan Bawaslu dan KPU dalam rangka transparasi tahapan pemilu.
Menurut Abhan ada tiga hal penting yang perlu masyarakat ketahui tentang tugas dan fungsi Bawaslu, yaitu pengawasan, penindakan, dan ajudikasi peradilan. “Ada 3 tugas pokok dan fungsi Bawaslu yang sangat super dibanding dengan lembaga lain, bukan hanya pencegahan dan pengawasan, penindakan, tetapi kami sebagai adjudikasi peradilan sesuai konstruksi UU nomor 7 yang harus memberikan putusan,” katanya menjelaskan.
Abhan menambahkan, Bawaslu dan KPK mempunyai tugas yang sama yakni pengawasan dan penindakan, namun Bawaslu mempunyai kewenangan penuh sebagai ajudikator koasi peradilan. “Ke depannya format lembaga Bawaslu ini sebagai lembaga peradilan pemilu atau sebagai pengawas pemilu perlu dikaji lebih dalam. Juga, perannya dalam penguatan pendidikan politik masyarakat,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Seluruh Indonesia resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong secara bergantian mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dilanjutkan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana, Sekda Pemprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Ketua Bawaslu RI Abhan, Komisioner KPU RI Wahyu Setyawan, Ketua KI Kalsel, dan Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moedek serta Sekretaris KI Pusat Hendra Purnama.
Penulis dan Photo: Nurisman
 |
 |
Webmail
