• English
  • Bahasa Indonesia

Pengembangan Pengawasan Partisipatif Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat memberikan arahan usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2018-2023, Jakarta, Rabu (15/08/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengembangan pengawasan pemilu partisipatif adalah kewajiban Bawaslu kabupaten/Kota, bukan Bawaslu Provinsi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat memberikan arahan usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2018-2023, Jakarta, Rabu (15/08/2018). 
 
"Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengembangkan pemilu partisipatif, dan ini tidak ada kewajiban di dalam Bawaslu Provinsi,” ujar Gunawan.
 
Kewajiban ini untuk mengantisipasi ketika Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada tahapan pemilu nasional dan tahapan pilkada. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten/kota dapat tetap bekerja dalam rangka mengembangkan pengawasan partisipatif. 
 
Selain itu, menurutnya, peningkatan demokrasi di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan dengan hanya proses-proses tahapan pemilu saja. Hal itu harus juga dilakukan dengan menggalakkan pendidikan pemilih, pengawasan pemilu partisipatif dan mengajak seluruh pemangku kepentingan pemilu menjadi tonggak-tonggak untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 
 
“Inilah nanti yang akan menjadi kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setiap hari, harus bergerak ke bawah untuk merangkul seluruh masyarakat untuk mampu dan mau untuk berdemokrasi,” pungkasnya.
 
Penulis: Baguz Pradana
Editor: Deytri
Foto: Muhtar
Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Jumat, 12 Oktober 2018 - 13:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang DKPP
Waktu:
Kamis, 11 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Kalimantan Utara

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu