• English
  • Bahasa Indonesia

Komisi II DPR Setujui Tujuh Rancangan Perbawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Komisi II DPR RI bersama dengan Bawaslu RI, KPU RI, dan Kemendagri guna menyempurnakan tujuh Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan lima Rancangan Peraturan KPU (PKPU), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Dalam RDP ini semua Anggota Komisi II DPR dari beberapa fraksi menyetujui tujuh rancangan Perbawaslu yang dikonsultasikan  dan dibahas bersama. “Kita setujui ya tujuh Perbawaslu ini. Apakah masih ada yang keberatan?. Kalau tidak ada kita setujui bersama dan kita simpulkan,” kata Ahmad Riza Patria selaku Wakil Ketua Komisi II DPR.

Adapun kesimpulan yang disepakati tersebut di antaranya terhadap;

  1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.
  2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.
  3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.
  4. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan
  5. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.
  6. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.
  7. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.

 

RDP yang berlangsung selama 6 Jam ini dihadiri Ketua Bawaslu RI Abhan beserta tiga Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja. Adapun dari pihak KPU dihadiri Arief Budiman (Ketua) beserta Anggota KPU Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan, dan Evi Novida Ginting.

 

Penulis/Foto: Irwan

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Selasa, 26 Juni 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Merlynn Park Hotel - Jakarta
Waktu:
Rabu, 2 Mei 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu