Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin amali mengakui pentingnya peran penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Menurutnya, sesama penyelenggara harus menjaga keharmonisan dalam bertugas mengawal prosesnya Pilkada dan Pemilu nanti.
"Harus ada saling koordinasi. Misalnya ketika pengawas provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan data untuk data pengawasan, jajaran KPU Provinsi maupun KPU Kabubaten/Kota tidak mempersulit hal tersebut," kata Zainudin saat menjadi pembicara pada Rakernis Persiapan Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Surabaya, Senin (9/10/2017).
Intinya, lanjut dia, keharmonisan ini juga jangan sampai menghilangkan kepentingan masyarakat luas. "Kalau jajaran pengawas Pemilu keliru, jajaran KPU harus menegurnya. Begitu pun sebaliknya," lanjut Zainudin.
Menurut Zainudin, ketika di antara Bawaslu dan KPU sudah tidak ada kata hubungan ‘harmonis’ tentu akibatnya akan berpengaruh pada hasil Pilkada dan Pemilu nanti. risiko besar yang lainnya, kata dia, ketidakharmonisan antar penyelenggara Pemilu ini bisa jadi akan dimanfaatkan pihak atau kelompok tertentu yang tidak senang Pilkada dan Pemilu ini sukses dan kemudian penyelenggara dijadikan kambing hitam.
"Untuk menjaga supaya hal ini tidak terjadi maka antara KPU dan Bawaslu harus menjaga keharmonisan," harap dia.
Terkait kewenangan lebih yang diemban Bawaslu yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Zainudin mengharapkan dapat dijalankan jajaran pengawas dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, Bawaslu harus lebih bijak dan hati-hati dalam mengeluarkan putusan.
"Salah menerapkan aturan atau cara mengawasi bukan tidak mungkin malah akan menimbulkan potensi masalah atau kegaduhan di tengah masyarakat," tegasnya.
Ia berharap, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan mudah, menyenangkan, serta menghasilkan pemimpin yang baik. "Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ‘bola panas’ ada di pundak jajaran pengawas Pemilu di semua daerah. Pengawas Pemilu harus menjalankan tugas pengawasan semaksimal mungkin," ujarnya.
Pada kesempatan ini juga Zainudin Amali mengapresiasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sedang disusun atau telah menjadi gagasan Bawaslu. Menurut dia, IKP ini sangat penting karena akan berguna dalam memetakan kerawanan di daerah sehingga dapat mencegahnya sedini mungkin.
"Tentu saya apresiasi adanya IKP ini. IKP menjadi salah satu ‘senjata’ Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Saya berharap dengan adanya IKP dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi kegaduhan masyarakat pada saat Pilkada dan Pemilu nanti," pungkasnya.
Penulis/Foto: Irwan
