Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahap III di tahun 2018, Bawaslu fokus mempersiapkan strategi pengawasan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan demokratis.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Bawaslu saat ini dihadapkan pada dua tugas pokok pengawasan, yaitu pengawasan Pilkada serentak di 171 daerah dan pengawasan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) serentak.
“Untuk menyiapkan startegi pengawasan, kita perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 dan 2017 lalu. Selain itu juga evaluasi pelaksanana Pileg dan Pilpres 2014. Kita coba lihat apa yang kurang pada pelaksanaan pengawasan sehingga bisa diperbaiki,” ujar Abhan dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 di Yogyakarta, Senin (3/7).
Abhan menjelaskan, untuk mendukung pengawasan ini diperlukan aparatur pengawas di setiap jenjang yang berkualitas. Saat ini, jelas Abhan, Bawaslu tengah melakukan rekrutmen terhadap jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota di daerah yang menggelar Pilkada. Dan di akhir Juli nanti akan dilaksanakan rekrutmen untuk jajaran pengawas di tingkat provinsi.
“Jajaran pengawas akan terus diberikan bimbingan agar dapat mengawal pelaksanaan Pemilu yang lebih baik. Pembinaan akan dilakukan secara berjenjang dengan standarisasi yang sama dari tingkat atas sampai bawah,” jelasnya.
Selain itu, strategi pengawasan ini juga melibatkan masyarakat dalam mendukung peningkatan pengawasan partisipatif. “Ke depan pengawasan partisipatif ini juga akan terus dibangun. Berbagai program juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan,” katanya.
Hal senada diungkapkan Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI. Ke depan, seluruh tingkatan Bawaslu menjadi pusat pengawasan partisipatif. "Bawaslu akan terus merangkul masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu. Kita akan bangun pusat-pusat pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota sehingga masyarakat bisa berdiskusi terkait Pemilu," jelasnya.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialiasi Bawaslu tersebut juga mengatakan, saat ini Bawaslu fokus menyiapkan alat kerja pengawasan. Hal ini akan menjadi alat bagi Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan agar lebih terarah.
Sementara Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, Bawaslu akan menghadapi tantangan yang berat dalam proses Pemilu di tahun 2017 dan 2018. Pasalnya, selain mempersiapkan tahapan demi tahapan, Bawaslu juga perlu penyesuaian dengan segala perubahan yang sedang dicanangkan dalam Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pemilu.
“Ke depan, akan banyak perubahan yang disesuaikan dengan UU Pemilu baru yang saat ini belum disahkan. Kita harus adaptasi dengan perubahan-perubahan ini, ada yang terkait kelembagaan dan juga terkait proses Pemilu,” pungkasnya.
Penulis/Foto: Pratiwi/Zain
