• English
  • Bahasa Indonesia

Ini Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap Proses Pemungutan Suara Pilkada 2018

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 yang berlangsung hari ini, Rabu (27/6/2018) di 17 Propinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota. Berdasarkan data yang terhimpun dalam sistem di Bawaslu hingga pukul 16.00 WIB, terdapat 13 poin hasil pengawasan terhadap proses pemungutan suara dari 8.751 tempat pemungutan suara (TPS).

Quick respon ini adalah bukti bahwa jajaran pengawas melakukan kontrol untuk menilai kualitas proses pelaksanaan pilkada di 171 daerah yang sedang laksanakan pilkada hari ini,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6/2018) sore. Turut hadir pada konferensi pers tersebut, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar.  

Adapun rincian hasil pengawasan pada hari H di 8.751 TPS adalah sebagai berikut:

1 TPS dibuka lebih dari pukul 07.00 (735 kejadian)

2 Tidak tersedia alat bantu memilih disabilitas netral (457 kejadian)

3 Terdapat surat suara rusak (151 kejadian)

4 Pendamping tidak menandatangi surat pernyataan (98 kejadian)

5 Saksi menggunakan atribut paslon (88 kejadian)

6 Visi misi paslon tidak dipasang di papan pengumuman (72 kejadian)

7 DPT tidak dipasang di papan pengumuman (45 kejadian)

8 Logistik TPS tidak lengkap (41 kejadian)

9 KPPS mengarahkan pilihan pemilih (40 kejadian)

10 TPS tidak akses (29 kejadian)

11 KPPS tidak mengucapkan sumpah dan janji (22 kejadian)

12 Terdapat mobilisasi Pemilih (10 kejadian)

13 Terdapat intimidasi di TPS (4 kejadian).

Afif mengatakan, data di atas merupakan data yang terus bergerak. Ia menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang dipublikasikan ini berasal dari laporan secara online. “Besok lusa kami juga akan punya data tambahan penanganan pelanggaran yang sudah masuk. Karena tidak semua data bisa dikirimkan seca online, terutama di daerah-daerah terjauh,” ujarnya.

Selain hasil pengawasan proses pemungutan suara, pada kesempatan ini Bawaslu juga mempublikasikan data hasil pengawasan pada tahapan masa kampanye, masa tenang, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rincian hasil pengawasan masa kampanye adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (114.870)

2. Keterlibatan BUMN/BUMD (1.124)

3. Kampanye Luar Jadwal (536)

4. Indikasi Politik Uang (535)

5. Kampanye di Tempat Ibadah (503)

6. Kampanye di tempat Pendidikan (154)

7. Keterlibatan ASN, Perangkat Desa dan Pejabat Daerah (152)

8. Kampanye Tanpa Izin dan Pemberitahuan (148)

9. Pelibatan anak dalam Kampanye (137)

10. Penggunaan Fasilitas Negara (134)

11. Kampanye diluar Zona (130)

12. Tidak ada izin cuti kampanye (122)

13. Kampanye diatas jam 18.00 (115)

14. Menggangu Ketertiban Umum saat Kampanye (104)

15. Konvoi Kendaraan dalam Kampanye (83)

16. Pemberian Door Prize Dalam Kampanye (35)

Jumlah Total 118.882 pelanggaran.

Sementara itu hasil pengawasan masa tenang adalah:

1. Deklarasi Relawan (39)

2. Bazar Murah (19)

3. Pengobatan Gratis (14)

4. Pembagian Sembako (37)

5. Pertemuan Terbatas (51)

6. Menjanjikan uang atau materi lainnya (40)

7. Terdapat Alat Peraga (155)

8. Penyebaran Bahan Kampanye (154)

Sedangkan hasil pengawasan masa persiapan pemungutan suara dari 16.196 TPS adalah:

1. KPPS tidak mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara (91)

2. Terdapat Pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan memilih (1550)

3. KPPS tidak menyiapkan TPS satu hari menjelang Hari Pemungutan Suara (17)

4. TPS Berada Di Dekat Rumah/Posko Pasangan Calon, Tim Kampanye Atau Relawan Pasangan Calon (133)

5. TPS Tidak Akses (78)

6. KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara (238)

 

 

Foto: Hamid

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu