Palu, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, masyarakat meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada Panwas Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Hal ini disampaikan Ratna pasca melantik orang-orang terpilih dari masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Senin (28/8), di Palu.
"Tentu baik buruknya sebuah pelaksanaan demokrasi di Sulawesi Tengah tergantung kepada yang baru saja dilantik," ujar Ratna.
Menurut Ratna, tanggung jawab Panwas tidak hanya dipersembahkan untuk rakyat Sulawesi Tengah namun juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Mahaesa yang telah memberikan amanah kepada para anggota yang telah menjalani berbagai rangkaian tes tersebut.
Sebagai penyelenggara Pemilu, sambung Ratna, khususnya pengawas Pemilu, bukan tugas yang mudah karena dari kerja keras pengawas akan menghasilkan pemimpin daerah, wakil rakyat, serta presiden lima tahun ke depan.
"Sebagai pengawas, kita harus bergerak mencakupi tiga hal, yaitu tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan," sambungnya.
Seiring dengan perubahan regulasi yang ada, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada pergeseran kewenagan penguatan lembaga pengawas Pemilu menjadi lembaga penegak hukum.
Ia juga mengatakan, sesuai dengan tagline Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, Bawaslu ingin menggeser paradigma berpikir masyarakat bahwa masyarakat bukanlah objek dari Pemilu. Sering kali peserta bahkan masyarakat itu sendiri selalu menempatkan dirinya sebagai objek yang hanya dimanfaatkan kepentingannya dalam Pemilu.
"Bawaslu ingin mengubah pandangan masyarakat, mereka bukan hanya sebagai pemilih, tapi mereka adalah pemilik hak konstitusional. Sejatinya masyakarat lah yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Mereka tidak boleh dipaksa ataupun diintimidasi," pungkasnya.
Penulis/Foto: Muhtar
Editor : Pratiwi
