Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Bawaslu menggelar program berskala internasional “Electoral Studies Program (ESP)” dengan tema Pengawasan Pemilu untuk Meningkatkan Keadilan Pemilu di Pemilu Indonesia 2018. Program ini berlangsung pada 26-28 Juni 2018 di Jakarta.
“Forum Electoral Studies Program merupakan perhelatan pertama yang digagas oleh Bawaslu RI. Dalam forum ini kita tidak saja melibatkan para pihak strategis di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri,” kata Ketua Bawaslu, Abhan saat menyampaikan sambutan pembukaan di Jakarta, Selasa (26/7/2018). Hadir pula dalam kegiatan ini, seluruh Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo.
Program yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari perwakilan 14 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Swiss, dan Australia, 12 badan penyelenggara pemilu, tiga organisasi pemantau pemilu internasional yang berbasis di Asia, Eropa, dan Amerika, 20 organisasi masyarakat sipil Indonesia, dan 12 perwakilan Kedutaan Besar negara-negara sahabat.
Kegiatan ini akan diisi diskusi mengenai dengan tema Pilkada Indonesia tahun 2018 dan peran Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu: Penegakan dan Penyelesaian Sengketa, Mempromosikan Transparansi dan Integritas Pemilu: Metodologi dan Alat Baru, serta Pengarahan mengenai Kegiatan Pemantauan Pemilu dan Presentasi GOWASLU.
Selain diskusi, seluruh peserta program ini pada juga akan melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan Pilkada 2018 secara langsung pada Rabu, 27 Juni 2018. Peserta akan dibagi menjadi lima kelompok dan akan melakukan kegiatan pemantauan di lima lokasi yaitu Kota Tangerang, Kota Serang (Banten), Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bekasi (Jawa Barat). Peserta akan melakukan pemantauan sejak dimulainya pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Abhan mengatakan, program ini diharapkan menjadi platform untuk pertukaran pengetahuan di antara para stakeholder pemilu nasional dan internasional untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama pemilu. “Terutama karena meningkatnya intoleransi dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia melalui penegakan keadilan pemilu,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, program ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama di antara para peserta untuk secara kolaboratif mempromosikan dan mendukung pemilu yang demokratis dalam menghadapi kemunduran demokrasi. Melalui program ini, diharapkan selain para peserta lebih memahami tentang pemilu dan peran Bawaslu dalam memberikan keadilan pemilu juga adanya penguatan kerjasama di antara para peserta, penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil.
“Melalui forum ini, kami sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara Ibu/bapak dalam praktik pengawasan pemilu,” kata Abhan.
 |
 |
Webmail
