• English
  • Bahasa Indonesia

DPT Harus Valid, Mutakhir, dan Komprehensif

Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Semangat dari lembaga pengawas pemilu salah satunya adalah mewujudkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT). DPT harus memenuhi tiga unsur utama antara lain valid, mutakhir dan komprehensif yaitu memuat elemen-elemen yang harus termuat di dalam DPT. Berdasarkan hasil pengawasan, termasuk hasil pengawasan dari di tingkat kecamatan dan direkap secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi sampai disatukan di Bawaslu RI, masih ditemukan banyak permasalahan soal daftar pemilih, seperti masalah DPT ganda.
“Permasalah DPT ganda paling banyak ditemukan pada hasil rekapitulasi pengawasan DPT. Maka kemudian Bawaslu mengusulkan harus dilakukan perbaikan. Tetapi karena waktu itu sudah memasuki masa penetapan daftar pemilih tetap, maka kemudian ditetapkanlah yang disebut DPT hasil perbaikan (DPTHP). Ditetapkan DPTHP pertama yang jumlahnya 185.732.093. Ini adalah bagian dari obyek pengawasan Bawaslu,” ungkap Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Kerja Teknis Penindakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kabupaten Bandung, Rabu (21/11/2018). Hadir dalam Rakernis ini, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, dan Panwascam se Kabupaten Bandung
Dewi menerangkan bahwa seharusnya pada tanggal 16 November 2018 lalu seharusnya sudah memasuki tahapan DPTHP 2, tetapi berdasarkan hasil pengawasan maka dilakukan penundaan.
“Ini menunjukan kerja-kerja pengawas pemilu maksimal. Pengawas pemilu di semua tingkatan melakukan pendataan. Meng-crosscheck kebenaran daftar pemilih pemilu. Benarkah orang ini ada atau tidak. Benarkah pemilih ini hanya terdaftar satu kali atau mungkin terdaftar dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, atau di kabupaten yang berbeda. Ini semua kontribusi teman-teman jajaran di tingkat bawah,” katanya.
Oleh karena itu Bawaslu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pengawas pemilu di provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pengawas di tingkat desa/kelurahan.
“Apa yang kalian lakukan mempunyai makna yang luar biasa untuk mewujudkan kualitas pemilu. Karena salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pemilu itu adalah hasil pengawasan untuk mewujudkan kualitas daftar pemilih. Itu sudah kita lakukan. Kemarin kita sampaikan bahwa DPT ini masih bermasalah. Ada 6 provinsi yang belum bisa menyelesaikan rekapitulasi DPTHP 2. Maka kemudian ditunda lagi. Jadi sampai hari belum ada penetapan DPTHP 2. Ini bisa dikatakan menjadi prestasi kita bersama. Karena kita sudah maksimal melakukan upaya pencegahan,” pungkasnya.

Penulis/Foto: Kartika

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019