Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat membuka kegiatan rapat pembahasan Perbawaslu tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu di Bogor, Selasa (11/7). Fritz mengatakan, SOP diperlukan untuk membantu lembaga dalam menuntun suatu pekerjaan terkait apa yang harus dilakukan supaya ada satu kesepahaman.
“SOP diperlukan untuk membantu kita untuk menuntun suatu pekerjaan, misalnya kita mau melakukan apa, apa yang harus dilakukan, supaya ada satu kesepahaman. Banyak SOP yang dibutuhkan yang pada intinya membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan,” terang Fritz.
Sementara itu Kepala Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait juga mengingatkan, sebentar lagi tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) akan dimulai. Saat ini Bawaslu sedang menjaring dan menyaring Panwas sehingga akan banyak SOP yang dibutuhkan. Bahkan, pasca RUU Pemilu disahkan maka Perbawaslu akan bertambah atau direvisi dan alat kerja seperti SOP juga akan bertambah ataupun ada SOP yang akan direvisi. Selain itu Bawaslu harus mempunyai payung hukum tentang SOP yaitu Perbawaslu tentang SOP dan harus diserahkan ke Kementerian PAN & RB.
“Kita harus punya payung hukum tentang SOP. Berapa jumlah Perbawaslu juga harus disampaikan ke Menpan, begitu juga dengan SOP. Kita akan sisir berapa yang harus dijalankan, berapa yang harus direvisi, dan berapa yang harus dibuat,” terangnya.
Hadir dalam pembahasan penyusunan Perbawaslu tentang Penyusunan SOP antara lain Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Asmin Safari Lubis, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Pembahasan Perbawaslu tentang Penyusunan SOP yang berlangsung selama tiga hari mulai Selasa (11/7) hingga Kamis (13/7) ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM antara lain Wahyudi Putra, Hendra, Ferry Gunawan dan Rahman Hollyson dari DPD.
Penulis/Foto: Christina Kartika/Hendru
 |
 |
Webmail
